GUNUNGKIDUL – Pemkab Gunungkidul akan menerapkan pola kerja work from home (WFH) bagi ASN, kebijakan ini dengan penekanan pada efisiensi bahan bakar minyak (BBM).
Meski pola bekerja dari rumah ini masih dikaji, aktivitas ASN tetap dalam pengawasan melalui sistem aplikasi yang memantau pergerakan pegawai.
“WFH itu bukan libur, tetap bekerja. Kalau ada pertemuan langsung, tetap harus hadir,” kata Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih saat ditemui di Bangsal Sewokoprojo, Senin (6/4/2026).
Baca Juga: Yuliana Tasno Ungkap Gaya Kepemimpinannya di PSIM Jogja: Tegas ke Manajemen, Adaptif ke Tim
Endah menjelaskan, kebijakan ini mengacu pada SE Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Namun, pemkab tetap menerapkan penyesuaian dengan kebijakan lokal, termasuk kewajiban masuk kantor bagi sejumlah pejabat dan layanan publik.
WFH, lanjut dia, tidak berlaku bagi pejabat eselon II, pegawai yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti puskesmas, mal pelayanan publik, hingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
Baca Juga: BPS Gunungkidul Bakal Rekrut Ratusan Petugas Sensus 2026, Honor Dijanjikan di Atas UMK
Selain itu, panewu dan pejabat administrator juga diwajibkan tetap masuk kerja seperti biasa.
Dalam pelaksanaannya, pemkab juga mendorong efisiensi penggunaan BBM, khususnya kendaraan dinas.
ASN yang melakukan perjalanan dinas diminta menggunakan kendaraan secara bersama-sama atau rombongan, tidak lagi sendiri-sendiri.
Baca Juga: Tidak Bergantung Duet, Franco Ramos Mingo Sebut Sistem Jadi Kunci Solidnya Lini Belakang PSIM Jogja
“Kami akan pantau penggunaan BBM di masing-masing OPD. Selama ini habis berapa liter, nanti akan dihitung untuk menentukan kebutuhan ke depan,” ujarnya.
Ia mencontohkan, penggunaan BBM kendaraan dinas di wilayah perkotaan yang diasumsikan mencapai lima liter per hari, ternyata dalam perhitungan hanya sekitar 10 liter per minggu, meski jarak tempuh relatif jauh.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Gunungkidul Sri Suhartanta menambahkan, transformasi digital di lingkungan pemkab sebenarnya telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.
Hal ini mempermudah implementasi WFH tanpa mengganggu kinerja pelayanan.
“Spiritnya memang efisiensi dan transformasi sistem kerja digital. Ibu bupati sudah bisa tanda tangan dari mana saja karena sistemnya sudah tersedia,” jelasnya.
Pihaknya juga tengah melakukan pemetaan terkait jumlah ASN yang dapat menjalankan WFH serta berkoordinasi dengan Pemprov DIY agar kebijakan yang diterapkan selaras antarwilayah.
Baca Juga: Ditangkap, Tiga Pemuda Nekat Begal Pasutri di JJLS Kebumen
Selain itu, skema efisiensi juga diterapkan dalam pelaksanaan rapat dan kegiatan luar daerah.
ASN didorong untuk berangkat secara rombongan guna menekan konsumsi BBM.
“Ke depan akan dihitung berapa yang boleh WFH, sekaligus memastikan efisiensi benar-benar tercapai,” imbuhnya. (bas/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita