GUNUNGKIDUL – Ketersediaan pupuk bersubsidi masih menjadi faktor penentu keberhasilan pertanian di Kabupaten Gunungkidul. Bagi petani, keberadaan pupuk subsidi bukan sekadar bantuan, melainkan penopang utama agar biaya produksi tetap terjangkau dan hasil panen bisa maksimal.
Hal itu dirasakan petani asal Kalurahan Karangasem, Kapanewon Paliyan Slamet Wijayanto. Ia mengelola lahan seluas lebih dari satu hektare yang berada di sekitar kawasan Suaka Margasatwa Paliyan.
Dalam setahun, Slamet menanam tiga komoditas secara bergiliran, yakni jagung, kacang tanah, dan singkong.
“Dalam satu tahun bisa tiga kali musim tanam. Jagung, kacang, lalu singkong. Semua pakai pupuk urea dan NPK,” ujar Slamet saat ditemui di lahanya pada Kamis, (5/2).
Menurutnya, setiap musim tanam membutuhkan sekitar satu setengah kuintal pupuk campuran, dengan perbandingan urea dan NPK satu banding satu. Kebutuhan pupuk yang cukup besar itu membuat pupuk subsidi menjadi satu-satunya pilihan yang realistis bagi petani kecil.
“Kalau tidak dapat subsidi, harganya berat untuk petani desa seperti kami. Dengan subsidi, modal bisa ditekan dan pemupukan bisa maksimal,” tegasnya.
Meski penggunaan pupuk kandang tetap dilakukan sebagai pupuk dasar, Slamet menegaskan bahwa pupuk kimia seperti urea dan NPK tetap dibutuhkan pada masa pertumbuhan tanaman.
Karena itu, ia berharap kuota pupuk subsidi di Gunungkidul tetap tersedia, bahkan ditambah, agar petani tidak kesulitan saat musim tanam.
Harapan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemkab Gunungkidul yang menetapkan kuota pupuk bersubsidi 2026 sebesar 36.529 ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kuota tersebut terdiri dari 19.288 ton pupuk urea dan 17.241 ton pupuk NPK atau Phonska.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul Rismiyadi menjelaskan, peningkatan kuota dilakukan untuk mendukung produktivitas pertanian daerah. Pada 2025, Gunungkidul hanya memperoleh alokasi 15.363 ton urea dan 12.451 ton Phonska.
“Jumlah tahun ini lebih besar. Kami mendorong petani segera menebus pupuk sesuai jatahnya agar penyerapan pupuk subsidi bisa maksimal,” ujarnya.
Selain peningkatan kuota, pemerintah pusat juga menurunkan harga pupuk bersubsidi. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sementara pupuk NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Adapun pupuk organik turun dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram. Rismiyadi menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan ketat agar penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran. Pengawasan dilakukan hingga tingkat petani dengan melibatkan petugas lapangan.
“Petani kami ingatkan tidak menimbun atau memperjualbelikan pupuk subsidi. Kuota ini khusus untuk mendukung pemeliharaan tanaman,” tegasnya. (bas/pra)
Editor : Heru Pratomo