GUNUNGKIDUL - Pemangkasan dana desa (DD) pada tahun anggaran 2026 berdampak signifikan terhadap perencanaan pembangunan di Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari.
Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah kalurahan bersama badan usaha milik kalurahan (BUMKal) Hargomulyo membuka peluang kerja sama dengan investor untuk menjaga keberlanjutan program ketahanan pangan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Lurah Hargomulyo Sumaryanta menyebut, informasi yang diterima DD 2026 hanya sekitar Rp 370 juta.
“Padahal pada 2025 kami menerima sekitar Rp 1,2 miliar hingga hampir Rp 1,3 miliar,” ungkapnya saat dihubungi wartawan Selasa, (13/1)
Dengan pemangkasan tersebut, Sumaryanta mengakui banyak program strategis kalurahan terancam tidak bisa direalisasikan sepenuhnya.
Karena itu, skema kerja sama dengan investor menjadi opsi yang dipandang paling memungkinkan agar program ketahanan pangan tetap berjalan tanpa membebani anggaran desa.
“Kami berharap kerja sama ini bisa menjadi solusi, agar program tetap jalan, masyarakat tetap diberdayakan, dan ekonomi kalurahan terus tumbuh,” tuturnya.
Kepala BUMKal Sembodo Hargomulyo Paino mengatakan, BUMKal Sembodo merencanakan pengembangan usaha di sektor peternakan ayam petelur.
Program ini disiapkan sebagai bagian dari ketahanan pangan sekaligus untuk menyuplai kebutuhan telur dapur progam makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kalurahan Hargomulyo.
Paino menjelaskan, pada 2025 alokasi DD untuk ketahanan pangan masih mengacu pada ketentuan 20 persen dari total Dana Desa.
Namun, pada 2026 terjadi pemangkasan Dana Desa dengan nominal cukup besar, sehingga ruang fiskal kalurahan menjadi sangat terbatas.
Menurutnya, peternakan ayam petelur dirancang untuk menyuplai kebutuhan telur, bahkan tidak menutup kemungkinan daging ayam, bagi dapur SPPG yang setiap hari melayani lebih dari 3.000 porsi MBG.
“Kalau 2026 sudah kami rencanakan untuk ayam petelur, tetapi karena DD dipangkas dan nilainya sangat kecil, kami tidak punya pilihan lain selain membuka kerja sama dengan investor,” jelasnya.
Menurut Paino, DD yang ada harus diprioritaskan untuk kebutuhan mendasar, seperti honor guru PAUD, RT dan RW, serta bantuan langsung tunai (BLT) DD. Dengan kondisi tersebut, pembiayaan usaha ketahanan pangan melalui DD dinilai tidak lagi realistis.
“Padahal tujuan kami jelas, bagaimana pemberdayaan masyarakat berbasis ketahanan pangan dan ekonomi tetap berjalan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga,” tegasnya.
Ia menilai keberadaan program nasional MBG melalui SPPG memiliki potensi pasar yang sangat besar.
Karena itu, menurutnya Kalurahan Hargomulyo ingin terlibat aktif agar program nasional tersebut memberikan dampak langsung bagi perekonomian lokal.
“Kami ingin ada perbaikan gizi masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi kalurahan. Itu yang kami kejar,” imbuhnya. (bas/pra)
Editor : Heru Pratomo