SLEMAN - Bank Indonesia (BI) mencatat penggunaan QRIS di DIY telah mencapai 198 juta transaksi sepanjang 2026. Angka ini tumbuh 62,19 persen dibanding periode yang sama sebelumnya. Dan ini menjadi salah satu indikator menguatnya digitalisasi ekonomi di DIY.
Deputi Gubernur BI Ricky P Gozali mengatakan, selain volume transaksi yang meningkat, jumlah pengguna QRIS juga telah melampaui satu juta pengguna atau tumbuh 12,73 persen secara tahunan.
"Pengembangan UMKM dan digitalisasi sistem pembayaran bukan dua agenda yang terpisah, tetapi itu saling menguatkan," katanya saat membuka Grebeg UMKM DIY x Djamuan Istimewa 2026 di Jogja City Mall (JCM) Jumat (5/6/2026).
Dia menjelaskan, pertumbuhan transaksi digital perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas pelaku usaha agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Karena itu, BI juga terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan inklusiF. melalui peningkatan kualitas dan standarisasi UMKM, penguatan konektivitas dengan ekosistem digital dan pembiayaan formal, serta promosi UMKM dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sementara acara Grebeg UMKM merupakan salah satu program strategis yang telah dijalankan sejak 2017 untuk memperkuat daya saing UMKM di DIY. Program tersebut dinilai merupakan salah satu lonjakan penting untuk meningkatkan perekonomian dan peningkatan kualitas UMKM.
Baca Juga: 9 SD di Gunungkidul Bakal Digabung, Ada Sekolah yang Total Siswanya Hanya 25 Anak
Sementara itu, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X yang menyebut, capaian ekonomi DIJ saat ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak dalam membangun ekosistem ekonomi daerah.
"Kekuatan ekonomi tidak semata ditentukan oleh besarnya potensi yang dimiliki, tapi juga kemampuan menyambungkan berbagai potensi tersebut menjadi manfaat bersama," beber PA X membacakan sambutan Gubernur DIY HB X.
Berdasarkan data BPS, perekonomian DIY pada triwulan I 2026 tumbuh 5,84 persen secara tahunan. Capaian tersebut menempatkan DIY sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Pulau Jawa.
Menurutnya, momentum pertumbuhan tersebut harus dijaga melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat.
"Tata kelola yang akuntabel, partisipatif, dan kolaboratif adalah kunci untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan," ungkapnya. (iza/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita