RADAR JOGJA - Kinerja APBN DIJ disebut masih stabil dan menunjukkan tren yang positif. Pada sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan dan hibah yang tercatat hingga 31 Agustus sebesar Rp 5,65 triliun atau 70,30 persen dari target.
"Pendapatan dan hibah tumbuh sebesar 9,68 persen secara year on year (yoy)," kata Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIJ Agung Yulianta Selasa (2/10).
Agung menjelaskan, bahwa penerimaan perpajakan memberi andil besar dalam peningkatan kinerja pendapatan dan hibah sebesar Rp 4,02 triliun. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 7,89 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2022 pada periode yang sama.
Sementara, kenaikan terbesar disumbang oleh penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 29,91 persen yoy. PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mengalami pertumbuhan 27,6 persen secara total. Kenaikan tertinggi terjadi di jenis pajak PPN dalam negeri yang masih dipengaruhi oleh kenaikan tarif PPN 2023.
"PPN impor mengalami sedikit penurunan, dikarenakan belum terulangnya import atas bahan baku seperti tahun sebelumnya," paparnya.
Penerimaan cukai secara akumulatif Agustus pun mengalami peningkatan sebesar 42,41 persen secara yoy. Hal itu dipengaruhi adanya peningkatan penerimaan cukai dari pelunasan cukai yang mendapatkan fasilitas penundaan pembayaran.
"Sementera penerimaan PNBP tumbuh sebesar 14,37 persen dipengaruhi kenaikan PNBP lainnya sebesar Rp 123,04 miliar atau 43,80 persen yoy," tuturnya.
Disebutnya, realisasi terbesar PNBP lainnya ditopang oleh realisasi pendapatan biaya pendidikan dan jasa pendapatan kepolisian masing-masing senilai Rp 71,96 miliar dan Rp 123,14 miliar. Selain itu pendapatan pelayanan pertanahan juga menyumbangkan kinerja signifikan yaitu sebesar Rp 43,48 miliar.
"Pada sisi pengeluaran negara, kinerja belanja negara DIJ sampai dengan 31 Agustus 2023 sebesar Rp14.131,20 M tumbuh 6,32 persen," tuturnya.
Belanja pemerintah pusat diakuinya juga mengalami pertumbuhan 7,93 persen yang dipengaruhi oleh kinerja belanja barang tumbuh 27,62 persen.
Sedangkan untuk penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) mencapai Rp36,29 miliar untuk 9.538 debitur. Dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar Rp 12,32 miliar untuk 3.470 debitur. "APBN yang sehat menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dan ekonomi kita tetap tumbuh dan pulih," tandasnya. (iza/eno)
Editor : Satria Pradika