MAGELANG - Implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang didorong Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mulai direspons perguruan tinggi. Universitas Tidar (Untidar) memilih tidak tergesa-gesa menerapkan, dengan mempertimbangkan kesiapan akademik dan kompleksitas jadwal perkuliahan yang sudah berjalan.
Rektor Untidar, Prof Sugiyarto menyebut, kampusnya akan mulai menerapkan PJJ setelah ujian tengah semester (UTS) Genap atau akhir bulan ini. Keputusan tersebut, kata dia, diambil karena jadwal perkuliahan sudah berjalan dan sulit diubah dalam waktu singkat.
"Jadwal sudah tersusun dan berjalan. Kalau dipaksakan sekarang, justru akan mengganggu proses pembelajaran," ujarnya di ruang rektorat, Senin (13/4).
Alih-alih menerapkan secara serentak, Untidar memilih menunggu fase transisi setelah UTS sebagai titik masuk penerapan PJJ. Waktu sekitar tiga minggu dimanfaatkan untuk mengkaji berbagai aspek teknis dan akademik sebelum kebijakan dijalankan.
Dia mengatakan, langkah ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan nasional di tingkat perguruan tinggi tidak bisa bersifat seragam. Penyesuaian terhadap kalender akademik menjadi faktor krusial agar perubahan tidak menimbulkan disrupsi.
"Setelah UTS, baru kita mulai terapkan secara bertahap," kata Sugiarto.
Berbeda dengan pendekatan satu kebijakan untuk semua, Untidar menyiapkan skema fleksibel yang disesuaikan dengan karakter masing-masing program studi. Menurut Sugiarto, kebutuhan pembelajaran di bidang teknik tentu berbeda dengan ilmu sosial dan politik.
Beberapa program studi, lanjut dia, membutuhkan kehadiran fisik di kampus untuk praktikum atau kegiatan laboratorium. Sementara lainnya lebih memungkinkan dilakukan secara daring.
"Karakter tiap prodi berbeda. Kalau memang harus banyak di kampus, ya tidak kita paksakan PJJ," lontarnya.
Sugiyarto menuturkan, pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa PJJ tidak dimaknai sebagai pengganti total pembelajaran tatap muka. Melainkan sebagai opsi yang disesuaikan dengan kebutuhan akademik.
Sejalan dengan arahan Kemdiktisaintek, penerapan PJJ tidak semata soal metode belajar, tetapi juga bagian dari upaya efisiensi energi. Dia menyoroti potensi penghematan dari berkurangnya penggunaan listrik, air, hingga mobilitas mahasiswa dan dosen ke kampus.
"Substansinya adalah penghematan energi. Kita dorong juga kampanye hemat listrik, hemat air, dan mengurangi lalu lintas," bebernya.
Sugiyarto menyebut, isu mobilitas menjadi perhatian tersendiri. Selama ini, kepadatan kendaraan di lingkungan kampus, termasuk persoalan parkir, menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Dengan skema PJJ parsial, harapannya intensitas kehadiran fisik di kampus dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas pembelajaran.
Selain mahasiswa, kata dia, kebijakan ini juga menyentuh pola kerja dosen dan tenaga kependidikan (tendik). Namun, Sugiyarto menilai, keduanya memiliki karakter kerja yang berbeda sehingga tidak bisa disamaratakan.
Dosen lebih fleksibel dalam menjalankan pembelajaran daring. Sementara tendik tetap dibutuhkan untuk memastikan layanan administratif dan operasional kampus berjalan.
Baca Juga: Demi Target Serap Kunjungan Wisatawan, Kampung Wisata di Kota Jogja Didorong Terus Bersolek
"Ini bukan kantor biasa. Kampus juga melayani publik, jadi tidak semua bisa work from home (WFH)," jelas Sugiarto.
Sugiarto mengakui, penyesuaian jadwal kuliah menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini. Kompleksitas pengaturan lintas prodi dan kebutuhan akademik membuat proses tidak bisa dilakukan secara instan.
"Mengatur jadwal itu tidak mudah. Banyak dimensi yang harus dipertimbangkan," sambungnya. (aya)
Editor : Heru Pratomo