BANTUL – Masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di Kabupaten Bantul sudah dimulai hari ini Senin (15/7/2024).
Hiruk-pikuk kegiatan dan persiapan siswa baru sangat riuh pastinya di sejumlah SD maupun SMP yang ada.
Namun, hal tersebut tidak terlihat di SMP YP Sanden, Bantul.
Miris, sekolah tampak lengang hanya ada sejumlah siswa saja yang sedang piket.
Tidak ada barisan siswa baru yang mengikuti MPLS.
Arahan dari OSIS ataupun guru juga tidak terdengar dari pengeras suaranya.
“Kami baru menerima siswa satu orang itu pun daftarnya tadi pagi. Tiada MPLS hari ini,” ujar Kepala Sekolah SMP YP Sanden Krisna Agam Prasetya saat ditemui, Senin (15/7/2024).
Kondisi itu memaksanya harus menggeser MPLS hari pertama menjadi esok hari. Itu pun hanya dengan satu siswa saja sementara karena yang mendaftar baru itu.
Dikatakannya, nanti MPLS akan digabung dengan siswa kelas 8 dan 9 agar lebih ramai.
Menurutnya kondisi ini sudah dilakukan beberapa periode terakhir. Sekolah ini sudah mengalami tiga kali periode MPLS.
Pria lulusan Universitas Ahmad Dahlan membeberkan salah satu faktor menurunnya jumlah siswa di sekolah karena adanya jalur zonasi.
Kuota zonasi yang sampai 55 persen, sehingga berpengaruh terhadap penurunan jumlah siswa.
“Warga sekitar malah ke negeri semua sekolahnya karena zonasi,” bebernya.
Baca Juga: 10 Spot Wisata Yang Bisa Dikunjungi saat Weekend di Daerah Kaliurang, Yogyakarta
Krisna mengaku, sempat mendapat informasi dijanjikan sejumlah siswa yang memiliki nilai minim akan masuk ke sekolahnya.
Lantas ketika jalur zonasi dibuka siswa yang dijanjikan tersebut akhirnya malah masuk SMP negeri melalui jalur zonasi.
Sementara ini baru satu anak dan akan terus dibuka pendaftaran di SMP YP Sanden.
Tidak hanya untuk tahun ini saja, pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun lalu juga SMP YP Sanden juga hanya menerima satu siswa saja.
“Kelas 9 lima siswa, kelas 8 satu siswa dan kelas 7 calonnya satu siswa total tujuh siswa,” ucap Krisna pilu.
Kendati begitu, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap dilanjutkan.
Kondisi tersebut diperparah bantuan operasional sekolah atau BOS tentu tidak akan pernah mencukupi.
Itu lantaran Bos diberikan besarannya dihitung dari jumlah siswa yang bersekolah di SMP tersebut.
Krisna mengaku, terkadang guru-guru di sekolahnya harus terpaksa menunda menerima gaji ketika Bos yang disalurkan dari pemerintah agak molor.
Menurutnya, selama ini pendanaan terkadang dibantu dari sumbangan masyarakat atau alumni.
Selain itu, ada aset sekolah berupa gedung yang disewakan untuk satuan Pendidikan lain sehingga dapat pemasukan.
“Siswa di sekolah ini tidak bayar SPP bulanan hanya bayar uang ujian itu pun pas kelas 9,” bebernya.
Nasib serupa juga dialami SMP 2 Veteran Bantul yang baru menerima satu siswa sampai hari pertama tahun ajaran 2024/2025.
Bedanya MPLS hari pertama di sekolah tersebut sempat terlaksana hari ini walau hanya sebentar.
SMP 2 Veteran Bantul dahulu bernama SMP Dharma Bhakti Bambanglipuro.
Kepala Sekolah SMP 2 Veteran Bantul Oktiana Purnomo Wahyu Hidayat membenarkan hal tersebut. Menurutnya, selama ini sekolah yang dipimpinnya tidak dipungut SPP bulanan.
Itu karena ada kekhawatiran ketika dipungut SPP siswanya semakin berkurang.
“Sekolah gratis saja siswanya hanya sedikit apalagi disuruh bayar,” tuturnya.
Namun, direncanakannya pada tahun ajaran baru kali ini akan dikenakan SPP tetapi tidak bulanan.
Melainkan dibayar di akhir sekolah yang nanti nilainya masih dalam perincian.
Dia menyoroti Bos dari Pemkab Bantul yang jumlahnya timpang dengan yang diterima SMP negeri.
Menurutnya, penyaluran Bos daerah yang berdasarkan tiap siswa atau per anak bukan dihitung per sekolah.
“Harusnya seluruh siswa di Kabupaten Bantul artinya anak-anak Bantul harusnya mendapatkan hak yang sama,” tegasnya. (rul)
Editor : Meitika Candra Lantiva