RADAR JOGJA - Tarif retribusi pariwisata resmi naik per 1 Mei 2024. Dari Rp 10 ribu menjadi Rp 15 ribu per orang. Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis meminta dinas pariwisata (dispar) segera melakukan pembenahan di seluruh objek wisata.
”Terutama, objek wisata pantai,” jelas Wildan saat ditemui di DPRD Bantul kemarin (29/4).
Dasar hukum perubahan tarif adalah Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga. Tarif retribusi seluruh obwis di sepanjang pantai selatan naik. Dari Rp 10 ribu menjadi Rp 15 ribu per orang. Kemudian, retribusi untuk Goa Selarong dan Goa Cerme menjadi Rp 10 ribu per orang.
Dari regulasi yang diteken bupati itu juga diketahui perubahan besaran asuransi. Dari Rp 250 menjadi Rp 500 per orang. Detilnya, Rp 14.500 atau Rp 9.500 untuk retribusi. Kemudian Rp 500 untuk asuransi.
Politikus PAN ini tak mempersoalkan kenaikan tarif retribusi itu. Toh, rencana kenaikan retribusi sudah dikaji sejak lama. Bahkan, Komisi B pernah mendorong kenaikan tarif masuk obwis direalisasikan tahun lalu.
Pun dengan nominalnya. Tarif sebesar Rp 15 ribu per orang tidak mahal. Apalagi, dengan sekali membayar wisatawan bisa menikmati seluruh destinasi di sepanjang pantai selatan.
”Coba lihat tarif masuk ke destinasi-destinasi buatan. Berapa harganya? Mahal. Itu hanya untuk satu titik lokasi lho,” tutur Wildan membandingkan besaran tarif masuk.
Kendati begitu, politikus yang tinggal di Kapanewon Banguntapan ini meminta dispar segera melakukan pembenahan. Lantaran kondisi seluruh obwis pantai beretribusi ‘biasa-biasa’ saja. Sarana prasarana (sarpras) penunjang pun masih minim. Sebut saja Pantai Parangtritis.
”Jangan sampai wisatawan kecewa setelah datang,” sebutnya.
Menurutnya, masih ada waktu bagi dispar untuk segera melakukan pembenahan. Setidaknya dispar bisa mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 2024. Lantaran APBD Murni 2024 tidak mengalokasikan anggaran penambahan sarpras maupun pembenahan di seluruh obwis pantai.
Dalam kesempatan itu, politikus yang periode mendatang duduk sebagai anggota DPRD provinsi ini juga menyinggung letak tempat pemungutan retribusi (TPR) sebagian besar obwis pantai. Mayoritas berada di utara jalur jalan lintas selatan (JJLS).
Idealnya, Wildan berpendapat letak TPR harus digeser ke sebelah selatan JJLS. Itu untuk menghindari wisatawan bisa masuk ke obwis tanpa membayar retribusi.
”Kalau JJLS sudah beroperasi 100 persen, sementara TPR masih di utara, kan, potensi kebocorannya sangat besar,” ungkapnya.
Dari serangkaian Komisi B rapat bersama dispar, Wildan mengungkapkan, belum muncul pembahasan rencana penggeseran lokasi TPR. Termasuk saat rapat pembahasan APBD 2024.
Karena itu, Wildan meminta dispar segera merencanakannya. Setidaknya bisa dimulai saat pembahasan APBD Perubahan 2024. Toh, tarif retribusi masuk obwis pantai sudah naik 50 persen.
”Kalau tarif naik praktis pendapatan asli daerah dari wisata juga pasti bertambah,” ujarnya.
Selain pariwisata, Wildan juga menyinggung minimnya dukungan anggaran untuk sektor pertanian. Saking kecilnya, kondisi sebagian besar saluran irigasi tersier memprihatinkan. Banyak yang tidak berfungsi lantaran rusak.
”Padahal, petani kita sangat menggantungkan irigasi tersier,” ungkapnya.
Begitu pula dengan program pembinaan untuk para petani. Menurutnya, program pembinaan untuk para petani sudah ada. Hanya, jumlahnya masih sedikit. Padahal, pembinaan untuk para petani untuk mengolah hasil panen sangat diperlukan.
”Contoh pembinaan untuk petani bawang merah. Petani bisa diarahkan untuk mengolah hasil panennya menjadi beberapa produk,” katanya. (zam)
Editor : Satria Pradika