Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Dikpora Bantul Wacanakan Satu TK Negeri di Tiap Kapanewon

Sevtia Eka Nova • Rabu, 3 Januari 2024 | 16:10 WIB
Kepala Dinas Kepemudaan Pendidikan dan Olahraga Bantul Isdarmoko
Kepala Dinas Kepemudaan Pendidikan dan Olahraga Bantul Isdarmoko

RADAR JOGJA - Dinas Kepemudaan Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) Bantul mewacanakan satu TK negeri di setiap kapanewon. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan wajib belajar 13 tahun.

Kepala Dikpora Bantul Isdarmoko menyebut, saat ini Kabupaten Bantul hanya memiliki tujuh TK negeri. Yang tersebar di Kapanewon Sewon, Kretek, Pandak, Srandakan, Bantul, dan Pajangan. "Harapan kami di 17 kapanewon masing- masing memiliki satu TK Negeri," ujarnya saat ditemui kemarin (2/1).

Meski demikian, ada 520 TK atau Paud yang masih dikelola oleh yayasan atau swasta di Bumi Projotamansari. "Kami menginginkan hadirnya satu TK negeri di setiap kapanewon yang nantinya dapat mempunyai peran semacam pembina terhadap TK swasta," bebernya.

Untuk mewujudkan wacana tersebut, pihaknya bakal menambahkan 11 TK bagi kapanewon yang belum memiliki TK negeri. Dikpora Bantul juga memprioritaskan TK yang dikelola oleh kalurahan atau padukuhan untuk mengubah statusnya menjadi negeri.

"Kami sudah alokasikan anggarannya dan telah masuk di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)," katanya.

Isdarmoko menuturkan, siswa dari 11 TK negeri yang direncanakan akan mendapatkan alokasi dana dari Bantuan Operasional Sekolah Pemerintah Daerah (BOSDA). Selain itu, guru-guru yang berstatus PNS namun mengajar di TK swasta, akan ditarik untuk mengajar di 11 TK tersebut.

TK swasta yang akan diakusisi pemerintah harus memiliki gedung yang layak, bukan milik yayasan, dan berdiri di atas tanah milik kas desa bukan pribadi. Agar tidak membebani anggaran pemerintah yang terlalu besar.

"Anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan gedung untuk TK negeri sebenarnya relatif tidak ada, yang ada hanya untuk perbaikan-perbaikan gedung saja," ungkapnya.

Anggaran tersebut juga menurutnya, bisa menggunakan BOS ataupun BOSDA. Yang akan digelontorkan secara bertahap tanpa mengeluarkan anggaran untuk pembangunan.

"Mungkin di 2025 baru kami anggarkan untuk pembangunan TK negeri," ucapnya.

Proses belajar mengajar di TK negeri, juga serupa dengan di TK swasta. Namun Dikpora Bantul akan melakukan pelatihan terlebih dahulu kepada pengelola dan guru. Hal itu demi peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran. (cr6/eno)

Editor : Sevtia Eka Novarita
#13 tahun belajar #Dikpora Bantul