Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Masih Ada 2.600 RTLH di Bantul yang Belum Tertangani, DPUPKP Sudah Kantongi Nama Pemilik Rumah Penerima Bantuan di 2024

Gregorius Bramantyo • Senin, 18 Desember 2023 | 21:41 WIB
MULAI PEKERJAAN: Peresmian program Padat Karya BKK TA 2021 dengan penyiraman material cor blok oleh secara simbolis Abdul Halim Muslih (kanan), Aris Suharyanta (tengah), dan Masduki Rahmad (kiri) di Padukuhan Bungsing, Kalurahan Guwosari, Pajangan, Bantu
MULAI PEKERJAAN: Peresmian program Padat Karya BKK TA 2021 dengan penyiraman material cor blok oleh secara simbolis Abdul Halim Muslih (kanan), Aris Suharyanta (tengah), dan Masduki Rahmad (kiri) di Padukuhan Bungsing, Kalurahan Guwosari, Pajangan, Bantu

 

BANTUL - Hingga saat ini masih banyak rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Bantul yang belum tertangani. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul mencatat hingga akhir 2023, masih ada 2.600 unit RTLH yang tersebar di 75 kalurahan di Kabupaten Bantul.

Kepala DPUPKP Bantul Aris Suharyanta mengatakan, pihaknya perlahan akan melakukan penanganan terhadap RTLH. Nantinya RTLH akan ditangani menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul.

Di tahun 2023 ini, DPUPKP Bantul telah menangani 160 RTLH. "Tahun depan kami targetkan sama, 160 RTLH bisa ditangani. Tidak jadi 191 unit karena anggarannya dirasionalisasi," katanya, Senin (18/12).

Ia menyebut, besaran dana bantuan di 2024 masih sama dengan tahun 2023. Yakni senilai Rp 20 juta per penerima. Dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten Bantul.

"Saat ini kami telah mengantongi nama pemilik rumah yang akan mendapatkan dana bantuan penanganan rumah pada 2024," imbuhnya.

Sementara itu, di Kapanewon Imogiri sendiri ada 17 RTLH terintegrasi yang dibangun dengan dana keistimewaan (danais). Berbeda dengan RTLH lainnya, RTLH dengan bantuan danais ini yang dibangun dengan arsitektur Jogja.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY, Anna Rina Herbranti mengatakan, RTLH terintegrasi dilengkapi dengan fasilitas umum. Seperti air bersih, jamban, dan pengelolaan sampah.

RTLH terintegrasi juga diberikan jalan yang layak. Sebab, jalan rusak berpengaruh terhadap mobilitas warga.

"Kami harap nantinya mobilitas masyarakat dapat lebih dinamis, sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi," ujarnya.

Ia menjelaskan, di Kapanewon Imogiri ada sebanyak 17 RTLH integrasi yang dibangun. Dari 17 RTLH tersebut, 11 RTLH berada di Padukuhan Karangasem, Kalurahan Wukirsari dan tujuh RTLH di Padukuhan Karangrejek, Kalurahan Karangtengah.

Selain itu, pihaknya juga membangun jalan lingkungan sepanjang 660 meter, talut 229 meter, 69 unit lampu penerangan jalan, penanda kawasan dan TPS seluas 36 meter di Padukuhan Karangasem. Total anggaran yang digunakan untuk Padukuhan Karangasem senilai Rp 3,1 miliar.

“Kami juga bekerja sama dengan PLN untuk akses listrik di tempat ini," ucapnya.

Sementara di Padukuhan Karangrejek, Karangtengah, Imogiri ada sebanyak enam RTLH terintegrasi yang dibangun dengan gaya Jogja.

Juga dibangun jalan lingkungan sepanjang 189 meter, talut sepanjang 114 meter dan lampu penerangan jalan sebanyak 16 unit, serta gapura lar badak. Total anggaran untuk Padukuhan Karangrejek senilai Rp 1,2 miliar.

“Harapannya pembangunan di Padukuhan Karangrejek dan Padukuhan Karangasem ini dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," harapnya. (tyo)

Editor : Amin Surachmad
#Dinas Pekerjaan Umum #rtlh #rumah tidak layak huni