SLEMAN - Ada 34.143 warga Kabupaten Sleman yang terimbas penonaktifan BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat. Kondisi ini membuat mereka datang ke kantor dinas sosial dengan harapan akunnya bisa aktif kembali.
Salah satu warga yang datang ke kantor dinas sosial adalah Agustiningsih. Warga Kalurahan Minomartani ini belum lama menjalani operasi tumor payudara. Perlu dilakukan kontrol lebih lanjut. Apalagi saat ini timbul luka baru di sekitar bekas operasi. Namun, saat akan mendaftar konsultasi, ternyata dia tidak lagi masuk dalam penerima bantuan iuran. Hingga akhirnya kebutuhan berobat ini harus tertunda. Dia lalu mencoba mengobati sakitnya sendiri.
"Saya buru-buru ngurus karena masih ada sakit. Rasanya nyeri-nyeri seperti ditarik," terangnya ditemui di Kantor Dinas Sosial Sleman, Jumat (6/2).
Perempuan 39 tahun ini mengaku tidak hanya BPJS Kesehatannya yang sudah tidak aktif. Tetapi juga milik anak kedua dan suaminya. Sementara anak pertamanya masih tetap aktif. Dia tidak tahu pasti penyebabnya.
Agustiningsih menyebut, tidak ada kendala dalam mengajukan aduan ini. Hanya saja mesti sabar menanti antrean yang panjang. Dia datang pukul 10.00 dan pada pukul 11.30 belum mendapat panggilan konfirmasi. Informasi prosedur pengaduan sendiri dia dapatkan dari aplikasi dan bertanya ke pemerintah kalurahan.
"Soalnya takut sudah sampai sini, tapi harus ke kalurahan, bolak-balik jauh," tambahnya.
Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya menerangkan, penonaktifan BPJS Kesehatan ini disikapi dengan pembukaan kanal layanan secara daring maupun langsung di kantor dinas sosial. Sejak Senin hingga Jumat ini sudah ada 500 warga yang membuat permohonan untuk pengaktifan kembali.
"Saya tadi mau ke kantor, juga ada warga yang mengadu ke rumah masalah BPJS Kesehatan ini," katanya usai meninjau langsung ke kantor dinas sosial.
Mantan Sekda Sleman ini menyebut ada tukar data dengan Kementerian Sosial. Ada sekitar 21.000 BPJS Kesehatan warga yang sebelumnya dibiayai oleh APBD. Kini menjadi dibiayai dengan APBN.
"Berarti dari APBD ada dana yang kosong. Bisa dipakai untuk warga yang dinonaktifkan BPJS Kesehatannya," terang Harda.
Sisanya akan diupayakan juga dengan APBD. Hanya saja diprioritaskan bagi mereka yang sakit. Harda mengaku belum bisa memastikan berapa jumlah warga yang ditanggung. Tergantung dari hasil pendataan dari dinas sosial. (del)
Editor : Bahana.