SLEMAN - Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) dipenuhi dengan ibu-ibu berpakaian ngejreng Jumat (26/9) sore. Kedatangan mereka lengkap dengan membawa panci, sotil, hingga wajan. Sambil menggendong anak-anaknya, mereka memukul alat masak ini sebagai simbol protes. Atas banyaknya kasus keracunan program makan bergizi gratis (MBG).
"Kami berkumpul untuk menyatakan batas sabar kami atas kondisi luar biasa peristiwa keracunan massal yang terjadi," ujar Pegiat Suara Ibu Indonesia Jogjakarta Kalis Mardiasih di tengah aksi di Bundaran UGM Jumat (26/9).
Berdarakan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), kata Kalis, jumlah keracunan akibat MBG mencapai 8.000 kasus. Kemudian menurut Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), sudah ada 6.618 kasus.
Dia menyebut, tidak hanya siswa yang mengalami keracunan. Namun juga ibu menyusui dan guru yang berusaha melindungi siswanya.
Lewat aksi memukul panci, lanjutnya, menjadi simbol ibu rumah tangga selama ini sudah bisa memenuhi gizi anak-anak mereka. Namun, pascaadanya program MBG, negara malah semena-mena dalam mengurusi pemenuhan gizi anak. Terlebih dilakukan dengan cara yang sentralistik.
"Tata kelola yang sentralistik dan militeristik tanpa terkait dengan program-program pemenuhan gizi yang sebetulnya sudah dimiliki oleh negara sebelumnya," lontarnya.
Dia mencontohkan program pemenuhan gizi lewat Posyandu. Program itu telah berjalan dengan baik. Bahkan ada pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan menyusui.
Dalam aksi ini, massa menuntut agar program MBG dihentikan. Meminta pertanggungjawaban dari presiden, BGN, SPPG, dan dapur penyelenggara yang menyebabkan keracunan anak sepanjang Januari-September 2025.
Kemudian menuntut agar BGN membentuk tim pencari fakta mengusut tuntas kasus keracunan massal, transparansi dan hak pemulihan kepada korban.
Pemerintah juga dituntut agar mengusut praktik pemburu rentai dan korupsi program MBG. Serta mengembalikan peran pemenuhan gizi ke komunitas dan daerah. "Menghentikan MBG dan evaluasi total. Jadi bukan seperti pernyataan pemerintah yang bilang akan perbaiki sambil program berjalan. Tidak, kita tidak menerima itu," tandasnya. (oso/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita