SLEMAN - Bupati dan wakil bupati Sleman periode 2025-2030 Harda Kiswaya dan Danang Maharsa resmi dilantik pada Kamis (20/2). Sehari setelahnya pada Jumat (21/2), Harda langsung menandatangani Surat Keputusan (SK) terkait pergantian pelaksana tugas (Plt) eselon dua. Selanjutnya, SK tersebut diserahkan langsung oleh Danang di Aula Kantor Sekretariat Daerah Sleman Senin (24/2).
Ada tujuh pejabat yang dirotasi. Mulai dari Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman, tetap dijabat oleh Susmiarto yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman. Lalu ada Plt Inspektur Kabupaten Sleman yang sebelumnya dijabat Budi Pramono, kini dipercayakan kepada Taupiq Wahyudi. Dia merupakan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sleman.
Kemudian Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah awalnya dijabat oleh Tina Hastani. Namun kini, dijabat oleh Dwianta Sudibya yang kini jadi Kepala Bappeda Sleman. Sedangkan Plt Kepala Dinas Pendidikan Sleman yang awalnya dijabat oleh Sri Adi Marsanto, saat ini dijabat oleh Kepala Dinas Sosial Sleman Mustadi.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sleman, diamanahkan kepada Budi Santosa yang merupakan Sekretaris Badan Kesbangpol Sleman. Sebelunmnya dijabat oleh Eka Suryo Prihantoro.
Untuk Plt Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, saat ini dilaksanakan oleh Rofiq Andriyanto yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman. Dia menggantikan Suparmono.
Terakhir yakni Plt Kepala Dinas Perpustakaan, tetap dipercayakan kepada Abu Bakar yang juga menjalankan tugas sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan Sleman.
Danang menyebut, para penerima SK ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Sleman. Menurutnya, penyerahan amanah ini merupakan bentuk penataan kinerja. "Jadi pelaksanaan ketugasan bisa lebih efektif untuk mendukung program kerja yang sudah disusun," katanya.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman Budi Pramono menilai, pergantian Plt ini merupakan bentuk penyegaran. Di sisi lain, ini sudah jadi kewenangan dari pimpinan untuk melakukan penataan ulang. "Plt bisa langsung oleh kewenangan bupati. Beda dengan pimpinan definitif," katanya.
Budi menyebut, waktu satu hari untuk melakukan rotasi cukup memungkinkan. Hal ini lantaran adanya teknologi digital sehingga membuat komunikasi lebih mudah. "Kalau perancang teknis draft-nya memang ada di BKPP. Penunjukan dari bupati," ucapnya. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita