Tembus Rp 53,7 Miliar, Bunga PBB-P2 Terutang di Kabupaten Sleman Dihapus

SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman menghapus sanksi bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terutang untuk periode pajak 2013–2026. Kebijakan yang berlaku mulai 20 Oktober hingga 31 Desember 2026 ini menyasar piutang sanksi administratif yang nilainya mencapai Rp 53,7 miliar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman Wawan Hariawan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketentuan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Sleman Nomor 900.1.13.1/389/KPTS/2026. Penghapusan bunga berlaku untuk tunggakan dengan nominal hingga Rp 100 juta.

"Penghapusan bunga ini berlaku untuk tahun pajak 2013 sampai 2026," tegasnya Jumat (13/11).

Baca Juga: Niat ke Obelix Malah Piknik Gratis di Parangtritis, DPRD Bantul Soroti Potensi Kebocoran Retribusi

Wawan merinci, total piutang sanksi administratif berupa bunga PBB-P2 mencapai Rp 53,7 miliar. Angka tersebut berasal dari tunggakan PBB-P2 terutang sebesar Rp 138 miliar. Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan untuk melunasi kewajiban pajak tanpa terbebani sanksi bunga.

"Harapannya kebijakan ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk nantinya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik," terangnya.

Baca Juga: Seribu Biopori Jumbo Dipanen dalam Kerja Bakti Massal Merawat Pertiwi, Hasilkan Segini..

Di sisi lain, realisasi penerimaan PBB-P2 menjadi yang tertinggi dibandingkan jenis pajak daerah lainnya di Sleman. Hingga saat ini, realisasinya mencapai 95,3 persen atau Rp 93,9 miliar. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar Rp 4,5 miliar dari target penerimaan.

Sebaliknya, sektor pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) mencatatkan realisasi terendah, yakni 51,32 persen. "Secara keseluruhan realisasi pajak Sleman telah mencapai 81,41 persen," sebutnya. (del/eno)