Pansus Raperda Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
Arsip merupakan identitas dan jati diri daerah. Serta menjadi bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Sleman perlu dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan.
REGULASI penatalaksanaan arsip di Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Saat ini materi regulasi tersebut dinilai sudah tak relevan. Apalagi, secara prinsip substansinya merupakan pengulangan norma yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Maka materi muatan peraturan daerah tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi pengaturan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Kearsipan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Ani Martanti ST menjelaskan bahwa dalam rangka penataan dan penyederhanaan regulasi daerah, pengaturan penyelenggaraan kearsipan yang bersifat operasional dan teknis akan lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan melalui peraturan bupati. Sesuai tanggung jawab bupati dalam penyelenggaraan kearsipan kabupaten. Serta guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Terkait hal tersebut, DPRD Kabupaten Sleman melalui panitia khusus (pansus) telah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Kearsipan. "Ini bukan regulasi yang bersifat mandatori maka cukup dengan peraturan bupati. Daerah lain juga tak pakai peraturan daerah," ungkap Ani.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan bahwa penggunaan peraturan bupati untuk mengatur kearsipan daerah justru bisa lebih teratur, detail, dan terperinci. Dalam hal ini pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
Beda dengan kondisi sekarang. Menurut Ani, penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Sleman saat ini kurang teratur. Tidak sesuai regulasi yang ada.
Oleh karena itu, dengan dicabutnya Perda Nomor 7 Tahun 2016 maka Pemerintah Kabupaten Sleman punya kewenangan untuk mengatur sendiri penyelenggaraan kearsipan daerah. "Materi peraturan bupati pun harus sesuaikan perkembangan zaman," kata Ani.
Misalnya digitalisasi arsip. Nantinya semua arsip daerah tak hanya berupa kertas fisik. Tapi juga file digital.
Selain bakal lebih rapi, hal itu memudahkan masyarakat untuk mengakses dokumen regulasi yang dibutuhkan. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu repot datang ke kantor dinas untuk sekadar mendapatkan dokumen aturan yang dibutuhkan. "Harapan kami masyarakat juga bisa lebih tertib dan taat regulasi sebelum melangkah lebih jauh," tutur tokoh perempuan asal Kapanewon Pakem.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
