Pansus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Usulkan Bentuk BUMD Baru Pengelola BMD

Biaya pemeliharaan barang milik daerah (BUMD), khususnya aset bangunan, selalu lebih besar dibanding hasil yang diperoleh atas pemanfaatannya. 

Atas dasar hal tersebut, Panitia Khusus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah DPRD Kabupaten Sleman mendorong pengelolaan aset dikelola secara profesional. Agar ke depan bisa menghasilkan keuntungan bagi pemerintah daerah.

 SALAH satu cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atas pengelolaan barang milik daerah (BMD) adalah menyerahkannya kepada pihak swasta. Agar dikelola secara profesional. Atau setidak-tidaknya dikelola oleh BUMD.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat-rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah DPRD Kabupaten Sleman. Usulan itu dikuatkan dengan hasil dua kali studi banding pansus ke Jakarta dan Purwokerto, Jawa Tengah.

Baca Juga: Carrick Membela Diogo Dalot di Tengah Cemoohan Suporter di Old Trafford: Dia Memberikan Segalanya

Ketua Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah DPRD Kabupaten Sleman Surana mengungkapkan, pemerintah daerah memiliki banyak aset yang bisa dikomersilkan. Dan sejauh ini praktik tersebut sudah dilakukan. Misalnya menyewakan stadion, lapangan, gelanggang olahraga, hingga gedung serba guna dan Wisma Sembada di kawasan Kaliurang.

Ketentuan mengenai tarif sewa aset daerah telah diatur dalam regulasi tersendiri. Berupa peraturan bupati. “Tapi selalu merugi. Termasuk penyewaan rusunawa. Ini terjadi karena pengelolaan manajemennya jelek,” ujar politikus Partai NasDem.

Atas nama wakil ketua Komisi B, Surana pernah beberapa kali meninjau rusunawa. Baik di Jongke, Gemawang, Dabag, dan Mranggen. Meski peruntukan rusunawa khusus masyarakat berpenghasilan rendah, kata Surana, bukan berarti pemerintah daerah tak bisa memperoleh keuntungan. Alasannya, semua sudah ada hitungannya. “Kecuali memang ada yang bocor,” sindirnya.

Toh seandainya memang belum bisa mendatangkan laba, lanjut Surana, setidak-tidaknya jangan merugi. Artinya, penghasilan dari pemanfaatan BMD melalui sistem sewa bisa untuk biaya perawatan. Menurut Surana, hal itu akan terwujud hanya jika dikelola ala manajemen perusahaan.

“Makanya melalui Raperda BMD ini kami mendorong dibentuknya BUMD baru yang khusus mengelola barang milik daerah,” ungkapnya.

Namun, selama ini pengelolaan BMD menjadi kewenangan pejabat aparatur sipil negara (ASN) yang ditunjuk oleh kepala daerah. Pejabat itu bertugas melakukan keseluruhan kegiatan mulai perencanaan kebutuhan dan anggaran, pemanfaatan, penggunaan, pemeliharaan, penilaian, hingga pengawasan dan pengendalian. “Makanya merugi terus,” sindirnya.