Sama seperti Raudi Akmal, Reno Candra Sangaji Persoalkan Hitungan BPKP dalam Gugatan Praperadilan
SLEMAN - Hitungan kerugian negara menjadi salah satu titik krusial dalam gugatan praperadilan yang diajukan Lurah Condongcatur nonaktif Reno Candra Sangaji. Kuasa hukum Reno mempersoalkan penggunaan hasil audit BPKP DIY sebagai dasar penghitungan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan tanah kas desa (TKD).
Hal tersebut disampaikan dalam sidang perdana praperadilan dengan termohon Polda DIY di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Sleman Jumat (14/8). Gugatan Reno tercatat dalam perkara nomor 15/Pid.Pra/2026/PN Smn dengan hakim tunggal Jayadi Husain.
Dalam persidangan, kehadiran pemohon diwakili enam kuasa hukum dari DUAZ & Co yang diketuai Muhammad Zaki Mubarrak. Lima kuasa hukum lainnya terdiri dari M. Mukhlasir R. S Khitam, Indra Wicaksono, Sulton Setyagama Iskandar, Mashudi, dan Raden Roro Graciella Angelic Ardita Kusuma. Sementara Polda DIY selaku termohon diwakili Heru Nur Cahya dan Hakim Kurniawan.
Sidang dibuka pukul 10.14 dengan agenda pembacaan permohonan oleh pemohon. Sidang berlangsung singkat dan ditutup pukul 10.32 karena pemohon maupun termohon menyepakati bahwa permohonan dianggap telah dibacakan.
Ditemui di luar persidangan, Zaki memberikan resume poin-poin utama permohonan praperadilan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah alat bukti kerugian negara yang digunakan penyidik Polda DIY. Menurut dia, dasar penghitungan tersebut berasal dari laporan hasil audit BPKP.
Baca Juga: Optimis, Barcelona Ajunkan Tawaran Ketiga untuk Rodri setelah Dua Tawaran Sebelumnya DITOLAK
Zaki menilai secara konstitusional lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara adalah BPK. Dia merujuk Pasal 23E UUD 1945 dan Putusan MK No. 28/PUU/XXIV/2026. "Bukti audit dari lembaga non-konstitusional menjadikan alat bukti tidak sah," katanya.
Persoalan penghitungan kerugian negara oleh BPKP tersebut menjadi sorotan tersendiri karena sebelumnya muncul dalam perkara praperadilan lain di Sleman dengan pemohon Raudi Akmal (RA). Anggota Komisi D DPRD Sleman itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah pariwisata.
Dalam perkara tersebut, penetapan tersangka RA dinyatakan tidak sah dan dia harus dibebaskan dari tahanan oleh PN Sleman. Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan kewenangan pemeriksaan kerugian negara yang menurut putusan tersebut semestinya dilakukan BPK sesuai keputusan MK.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
