APBD 2027 Defisit Rp 294 Miliar, Pemkab Sleman Cermati Potensi Pendapatan Baru

 

Bupati Sleman Harda Kiswaya menjelaskan, defisit ini bisa timbul karena untuk menampung kebutuhan masyarakat yang cukup banyak. Sementara memang potensi keuangan yang ada terbatas. Meski demikian, dia optimistis kekurangan ini bisa dijangkau dengan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang ada. 

 

"Kami tidak menaikan pajak dari masyarakat, efektifkan dulu yang ada," katanya, Rabu (12/8). 

 

Salah satu strateginya adalah melakukan perbaikan tata kelola sehingga ada teknis dan prosedur yang tepat. Salah satunya dengan pendaftaran dan pendataan wajib pajak. Harda menegaskan, siapa pun yang memiliki usaha dan sesuai aturan harus membayar pajak maka harus benar-benar memberikan pemasukan bagi daerah. 

 

"Terdata badan usaha atau pribadi sehingga jangan sampai kelewatan. Pencatatan identitas, alamat, dan sebagainya juga tidak boleh serampangan," katanya. 

 

Para pengusaha yang ternyata belum terdata sebagai wajib pajak didorong untuk wajib melaporkan usahanya. Laporan ini juga wajib dikoreksi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) agar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi, penetapan nilai pajaknya juga bisa sesuai. 

 

"Kami terus coba tingkatkan kualitas SDM di BKAD berkaitan dengan audit," ujarnya. 

 

Rancangan APBD 2027 ini nantinya digunakan untuk enam program prioritas. Pertama, penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, lalu peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kinerja sektor unggulan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas pelayanan, lalu terakhir peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. (del)