Langganan Ditolak, Petugas Sensus Ekonomi Rela Jadi Tempat Curhat demi Kejar Target Pendataan
SLEMAN - Program Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan BPS bertujuan untuk memetakan kondisi rill ekonomi masyarakat.
Untuk nantinya data bisa digunakan dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
Sayangnya, tak sedikit masyarakat yang memberi penolakan karena khawatir akan keamanan data, penghentian bantuan sosial yang diperoleh, hingga merasa akan memengaruhi tagihan pajaknya.
Salah seorang petugas pendataan lapangan (PPL) yang tak mau disebut namanya menjelaskan, tugas utama mereka adalah mendatangi satu rumah ke rumah lain untuk melakukan pendataan. Masing-masing petugas akan dibagi berdasarkan wilayah pendataan yang merupakan gabungan sejumlah RT.
Satu orang bertanggungjawab untuk mendata sekitar 600 hingga 800 orang.
"Pendataan dilakukan pada semua yang ditemui di wilayah pendataan. Termasuk misal ada anak kos," katanya, Minggu (5/7/2026).
Tak jarang tanggung jawab petugas jadi membengkak karena ada banyak orang yang harus didata di luar daftar dari BPS.
Hingga kini dia sendiri sudah memiliki tambahan 15 orang. Padahal untuk bisa menyelesaikan wawancara pada satu orang bukan perkara gampang.
"Aku wawancara pedagang itu sudah kritis, lalu tanya untuk apa data dan kaitannya gimana. Aku bahkan liat di medsos ada warga yang menyatakan menolak survei ekonomi," keluhnya.
Dia memahami latar belakang penolakan itu karena kondisi ekonomi dan politik saat ini sedang sulit.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
