PROGRAM pokok pikiran (pokir) DPRD akan dihapus mulai tahun depan. Padahal program tersebut merupakan bagian dari jaring aspirasi masyarakat.
Jika kebijakan tersebut dihapus, dikhawatirkan bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Sebab alur kebijakan programnya bottom up. Usulan dari bawah sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak bisa top down.
Lantas bagaimana pergerakan pertumbuhan ekonomi bisa tetap berjalan tanpa pokir?
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Surana mengatakan, pemerintah perlu memperbanyak program kegiatan ekonomi melalui kelompok-kelompok masyarakat berskala kecil.
Misalnya kelompok tani, peternakan, perikanan, dan ekonomi kreatif. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus lebih digencarkan. "Hanya sektor itu yang bisa mendongkrak tumbuh kembang peremonomian masyatakat," ujarnya.
Tanpa pokir dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi skala kecil, Surana pesimistis terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sebab, pokir menjadi fasilitas dan edukator pertumbuhan ekonomi. Sejauh ini pokir terbukti bisa menjadi penopang pemberdayaan masyarakat "Kami mengejar pertumbuhan ekonomi.
Menekan pengangguran," tegasnya.
Surana menjelaskan, pokir memiliki korelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Sinergi dan linier.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
