Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keterlibatan Perangkat Desa Akan Dibuktikan di Pengadilan

E
Penulis: Editor Content❯
TUNGGU PUTUSAN PENGADILAN: Warga melintasi kawasan perumahan tak berizin yang dibangun di atas tanah kas desa (TKD) di kawasan Candibinangun, Pakem, Sleman, kemarin (9/5). (Foto: Elang Kharisma Dewangga/Radar Jogja).
TUNGGU PUTUSAN PENGADILAN: Warga melintasi kawasan perumahan tak berizin yang dibangun di atas tanah kas desa (TKD) di kawasan Candibinangun, Pakem, Sleman, kemarin (9/5). (Foto: Elang Kharisma Dewangga/Radar Jogja).
RADAR JOGJA - Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menyerahkan proses hukum penyalahgunaan tanah kas desa (TKD) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ. Termasuk kemungkinan keterlibatan unsur perangkat desa dalam kasus ini akan dibuktikan di pengadilan.

HB X menegaskan, keputusan pihak berwajib akan dihormati seandainya memang ada unsur perangkat desa, yang awalnya menjadi saksi ditetapkan menjadi tersangka. Itu disebutnya merupakan proses hukum nanti. “Yang penting pelakunya saja dari situ nanti otomatis (ada yang) jadi saksi dan sebagainya. Lah saksi itu jadi tersangka atau tidak kan itu kan nanti di pengadilan. Biar hukum yang berproses," tegasnya di Kompleks Kepatihan kemarin (9/5).

Sementara itu ihwal nasib pembeli rumah di atas TKD, HB X juga menyerahkan pada keputusan pengadilan. Ayah lima puteri ini meminta agar seluruh pihak menunggu keputusan pengadilan. Agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. "Ya enggak tahu saya nanti lihat keputusannya wong keputusannya saja di pengadilan belum. Kita jangan membangun konflik," ujarnya.

Kepala Biro Hukum Setprov DIJ Adi Bayu Kristanto mengatakan kasus TKD yang melibatkan PT Destama Putri Sentosa (DPS) sudah masuk tahap penyidikan, dengan tersangka Robinson Saalino. Selanjutnya Pemprov DIJ menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

Dia meyakini Kejati DIJ akan menindaklanjuti hal itu, jadi proses persidangannya, tidak hanya Destama, ada D’Junas di Maguwoharjo dan yang lain. “Ini menunjukan kesungguhan kita, Bapak Gubernur terhadap persoalan TKD tidak main-main lagi, akan dilakukan tindakan tegas," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya oleh Radar Jogja pada Sabtu (6/5), tim yang menangani kasus TKD di Caturtunggal Sleman di bawah komando langsung oleh Kepala Kejati DIJ Ponco Hartanto. Bahkan Ponco ikut memantau pemeriksaan terhadap Lurah Caturtunggal Agus Santoso pada Rabu (3/5). Agus diperiksa sejak pukul 10.00 hingga petang hari bersama Jagabaya Andi Sofyan dan dua orang lainnya.

Bersamaan dengan pemeriksaan lurah Caturtunggal, HB X mengeluarkan surat perintah kepada Inspektur DIJ Muhammad Setiadi mengadakan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan TKD Maguwoharjo. Kemudian terbit surat perintah tugas (SPT) kepada jajarannya. Inspektorat telah memeriksa Lurah Maguwoharjo Kasidi dan  Jagabaya Edi Suharjono. (lan/pra)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kejati Geledah Dinas Koperasi dan UMKM DIY terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Susu Rp 4,6 Miliar di Sleman, Sita 35 Dokumen

Kejati Geledah Dinas Koperasi dan UMKM DIY terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Susu Rp 4,6 Miliar di Sleman, Sita 35 Dokumen

Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ menggeledah Kantor Dinas Koperasi dan UMKM DIJ terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan mesin rumah produksi susu tahun a

UGR TKD Rp 23 M Cair, Pemdes Keji, Magelang Daftarkan 29 Bidang Tanah Pengganti

UGR TKD Rp 23 M Cair, Pemdes Keji, Magelang Daftarkan 29 Bidang Tanah Pengganti

Kepala Desa Keji mendapat uang ganti kerugian karena tanah kas desanya terdampak proyek jalan tol Jogja-Bawen, Selasa (17/11).UGR TKD Rp 23 M Cair, Pemdes Keji, Magelang Daftarkan 29 Bidang Tanah Pengganti

TKD 2027 Tak Dipotong, DPRD Bantul: Sudah Dipangkas, Nilai Pemangkasan Rp 158 M Perlu Dikembalikan

TKD 2027 Tak Dipotong, DPRD Bantul: Sudah Dipangkas, Nilai Pemangkasan Rp 158 M Perlu Dikembalikan

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait Transfer ke Daerah (TKD) tidak akan kembali dipotong pada 2027 belum sepenuhnya menjawab persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Sebab, alokasi anggaran yang ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer