TKD 2027 Tak Dipotong, DPRD Bantul: Sudah Dipangkas, Nilai Pemangkasan Rp 158 M Perlu Dikembalikan
BANTUL – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait Transfer ke Daerah (TKD) tidak akan kembali dipotong pada 2027 belum sepenuhnya menjawab persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Sebab, alokasi anggaran yang menjadi dasar penyusunan plafon masih mengacu pada besaran setelah pemangkasan sebelumnya. DPRD Bantul menilai, pemerintah pusat perlu mengembalikan alokasi TKD yang telah dikurangi agar kemampuan fiskal daerah bisa pulih.
Ketua Komisi B DPRD Bantul Arif Haryanto mengatakan, pernyataan Presiden terkait tidak adanya pemotongan TKD pada 2027 perlu dicermati. Menurutnya, tidak adanya pemangkasan lanjutan bukan berarti pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi anggaran daerah seperti tahun-tahun sebelumnya.
Ia mencontohkan, pada 2026 Kabupaten Bantul mengalami pengurangan TKD sebesar Rp 158 miliar. Pengurangan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan plafon anggaran berikutnya, sehingga dampaknya masih dirasakan pemerintah daerah.
Baca Juga: Kapten PSS Cleberson Ingatkan Tanggung Jawab Pemain kepada Suporter, Janjikan Perjuangan Maksimal
"Bahasa Pak Presiden tidak akan dipotong itu karena sudah dipotong sejak kemarin," ujar Arif saat ditemui di Kantor DPRD Bantul Jumat (30/10).
Secara administratif, lanjutnya, pernyataan pemerintah pusat bahwa TKD tidak lagi dipotong memang benar. Namun, secara faktual, pemerintah daerah tetap menghadapi keterbatasan anggaran akibat pengurangan yang telah dilakukan sebelumnya. "Kalimat tidak akan dikurangi itu benar secara de jure, tetapi secara de facto sudah dikurangi sebelumnya,” tegasnya.
Karena itu, apabila pemerintah pusat ingin memulihkan kemampuan fiskal daerah, alokasi TKD seharusnya dikembalikan ke plafon sebelum pemangkasan. "Ya harusnya Rp 158 miliar pengurang itu ditambahkan lagi," lontarnya.
Selain persoalan plafon TKD, Arif juga menyoroti mekanisme penyaluran anggaran pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, perlu ada kejelasan apakah dukungan anggaran yang dijanjikan pemerintah pusat akan disalurkan melalui TKD atau diwujudkan dalam bentuk program nasional.
Sebab, kedua mekanisme tersebut memiliki konsekuensi berbeda terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah. Anggaran yang disalurkan melalui TKD masuk dalam APBD, sedangkan pembiayaan program nasional yang dikelola langsung pemerintah pusat tidak otomatis menambah pendapatan daerah.
Ia mencontohkan sejumlah program nasional yang saat ini digulirkan. Seperti Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).
Menurutnya, nilai anggaran program nasional yang mengalir ke daerah memang dapat meningkatkan total belanja pemerintah di wilayah tersebut. Namun, anggaran itu tidak seluruhnya dapat dikelola pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan sesuai kewenangannya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
