Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Hindari Penyalahgunaan TKD

E
Penulis: Editor Content❯
ANTUSIAS: Para lansia saat mengikuti kegiatan senam dalam rangka memperingari Hari Lanjut Usia Nasional ke-26 di Lapangan Denggung Sleman kemarin (30/8).(DOKUMENTASI HUMAS PEMKAB SLEMAN)
ANTUSIAS: Para lansia saat mengikuti kegiatan senam dalam rangka memperingari Hari Lanjut Usia Nasional ke-26 di Lapangan Denggung Sleman kemarin (30/8).(DOKUMENTASI HUMAS PEMKAB SLEMAN)
RADAR JOGJA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman berupaya menghindari penyalahgunaan tanah kas desa (TKD). Seperti menghentikan pembangunan hunian perumahan di atas TKD. Melalui pertemuan rutin dan sosialisasi kepada pejabat di tingkat kalurahan.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Sleman Anton Sujarwa menyebut, sosialisasi yang dilakukan adalah upaya preventif. Bertujuan agar pengelolaan TKD sesuai dengan ketentuan. "Upaya preventif itu kita bisa melihat, memahami, kita untuk menyesuaikkan dengan aturan-aturan," ungkapnya kemarin (17/10).

Peran pemkab dalam hal ini, adalah pengawasan dan pengendalian. Termasuk supervisi kepada kalurahan. "Kami memberi semacam supervisi kepada kalurahan," ujar Harda Kiswaya, Sekda Sleman.
Harda pun menegaskan, TKD bukan untuk tempat tinggal. Oleh karena itu, investor harus segera menghentikan pembangunan yang tidak sesuai izin. "Yang rumah juga harus dihentikan. Aturannya (TKD, Red) bolehnya untuk apa, ya harus disesuaikan," jelasnya.

Meskipun kewenangan pengelolaan TKD ada di kalurahan, namun perizinan langsung ke Gubernur DIJ. Harapannya ke depan, tidak akan ada kasus serupa seperti yang melibatkan PT Deztama Putri Sentosa di Caturtunggal. Karena menyalahgunakan TKD untuk pembangunan hunian. Karena sudah mendapatkan somasi kedua dari gubernur, sehingga harus dihentikan. "Diluruskan sesuai dengan pergubnya. Rutenya harus dijalankan," sambungnya. (lan/eno)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pansus Raperda Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Pansus Raperda Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

DPRD Sleman membahas pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kearsipan. Pengaturan teknis akan dialihkan ke perbup untuk mendorong digitalisasi dan transparansi arsip.

Butuh Anggaran Rp 130 Miliar, Pembangunan Taman Budaya Sleman Dikebut Bertahap

Butuh Anggaran Rp 130 Miliar, Pembangunan Taman Budaya Sleman Dikebut Bertahap

Pemkab Sleman menyiapkan pembangunan Taman Budaya Sleman di Pandowoharjo dengan kebutuhan anggaran Rp 130 miliar. Usulan Danais Rp 19 miliar diajukan untuk 2027.

Pemkab Sleman Terbitkan Imbauan Jelang Demo Sumpah Pemuda, Pelajar Diminta Tetap Sekolah

Pemkab Sleman Terbitkan Imbauan Jelang Demo Sumpah Pemuda, Pelajar Diminta Tetap Sekolah

Pemkab Sleman menerbitkan imbauan jelang demo Hari Sumpah Pemuda. Pelajar diminta tetap sekolah, sementara Jaga Warga diminta menjaga kondusivitas wilayah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer