
RADAR JOGJA - Kementerian Investasi terus menggelontorkan program nomor induk berusaha (NIB). Tercatat target nasional mencapai angka 2,5 juta pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sementara untuk NIB yang telah diluncurkan sejumlah 1.706.336.
Wujud pembagian NIB berlangsung dalam roadshow di 20 kota. Kali ini menyasar 600 pelaku UMKM di Jogjakarta. Pemberian sertifikat NIB berlangsung di gelanggang olahraga (GOR) gelanggang UGM Jogjakarta, Selasa (23/8).
"Hari ini, kami melakukan kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Pemda DIY dalam melakukan proses pembagian NIB. Ini sangat penting karena bapak Presiden menargetkan UMKM kita yang informal harus kita formalkan. Agar mudah mendapatkan akses permodalan dan pembinaan," jelas Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat pembagian NIB di GOR Gelanggang UGM, Selasa (23/8).
Penerbitan NIB, lanjutnya, juga berkaitan dengan aplikasi Online Single Submission (OSS). Produk dari UU Cipta Kerja ini mempermudah penerbitan perizinan usaha. Dengan mempersingkat proses birokrasi menjadi lebih efisien dan transparan.
Penerbitan NIB juga sebagai respon tingginya kurva pelaku UMKM. Seiring waktu berjalan, roda perekonomian mulai didominasi pelaku ekonomi kreatif dan mandiri. Tak sepenuhnya pelaku ekonomi namun ada yang paroh waktu sebagai pelajar hingga karyawan.
"Maka kita siapkan mereka jadi pengusaha tetapi kita permudah semua izinnya. Supaya opsi solusinya itu ada. Ada digitalisasi dan modal usaha. Modal usaha ini dibentuk dalam KUR, kredit usaha rakyat," katanya.
Bahlil memaparkan tahun ini pemerintah mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp. 373 Triliun. Sementara untuk tahun depan berada dikisaran Rp. 450 Triliun. Dengan bunga pinjaman maksimal 6 persen.
KUR, lanjutnya, dikhususkan untuk pelaku UMKM. Tujuannya sebagai pemberdayaan dan pembinaan para pelaku UMKM. Fokusnya agar unit usaha dapat berkembang menjadi kelas menengah keatas.
"Jadi pemerintah telah membuat desainnya itu komprehensif. Izinnya dikasih gratis, dipermudah, transparan, silakan teman-teman UMKM mengurus bisnis apa yang mau. Modalnya dibantu oleh pemerintah lewat KUR," ujarnya.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong agar pelaku UMKM segera memiliki NIB. Tujuannya agar mudah mengakses sejumlah suntikan modal. Baik melalui program pemerintah maupun kredit perbankan.
Kepemilikan NIB juga membuka peluang bermitra dengan perusahaan besar. Ini karena unit usaha menjadi formal dan terdata secara resmi. Sehingga pada dapat berkembang ke tingkat internasional melalui ekspor dan impor.
"Nah termasuk juga untuk mendapatkan kemudahan untuk izin edar produknya. Baik sertifikasi halal maupun izin edar dari BPOM itu tahapannya," katanya.
Dia optimis mampu meraih target 2,5 juta kepemilikan NIB hingga akhir 2022. Terlebih dengan hadirnya aplikasi OSS. Alhasil para pelaku usaha khususnya UMKM lebih mudah dalam mendapatkan perizinan usaha.
Pasca NIB turun, pihaknya mendorong dengan bantuan suntikan dana. Setiap pelaku UMKM bisa mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 100 juta tanpa agunan. Sayangnya, program pinjaman ini diakuinya berjalan tak optimal.
"Dalam praktiknya, masih diterapkan agunan. Jadi ini yang sedang kita bahas bersama Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, dan Himbara, supaya ada solusi. Tidak lagi menggunakan kredit berdasarkan agunan tetapi berbasis dari kredit scoring," ujarnya.
Teten memaparkan sistem pembukuan masih belum optimal bagi pelaku UMKM. Alhasil kondisi ini membuat perbankan berat hati memberikan bantuan dana. Sebagai solusi, dia meminta adanya pendampingan oleh instansi daerah.
Skema sederhana adalah menyusun rencana bisnis. Mulai dari permodalan, pinjaman bank, modal investasi hingga keperluan produksi dan konsumsi. Pemisahan ini bertujuan agar modal tetap konsisten dan tidak terganggu keperluan produksi.
"Tolong dibimbing juga di daerah-daerah gimana mereka mempunyai pembukuan yang berbeda antara rekening pribadi dan rekening usaha. Termasuk juga tadi, ada business plan," katanya. (Dwi)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




