Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diatur Perbup, Cakupan ASI Eksklusif di Sleman Tinggi

E
Penulis: Editor Content❯
ANTUSIAS: Acara
ANTUSIAS: Acara
RADAR JOGJA - Pemkab Sleman menaruh perhatian serius pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif. Pemberian ASI diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Kebijakan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 444/6804 tentang Dukungan ASI Eksklusif. Dengan begitu, angka stunting atau kekurangan gizi mengalami penurunan. "Sehingga nantinya anak-anak kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bisa menjadi generasi penopang bangsa dan negara," ujar koordinator presidium Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) Majelis Wilayah (MW) DIJ Idha Siti Nurhayati dalam acara 'Srawung Lan Sinau ASI' kemarin (3/8).

Berdasarkan data surveilans gizi di Kabupaten Sleman, selama tiga tahun terakhir prevalensi bayi mendapatkan ASI eksklusif mengalami peningkatan. Cakupan ASI eksklusif 2019 sebesar 69,97 persen. Sementara pada 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,8 persen. Dan terus meningkat saat 2021 sebanyak 79,86 persen.

Inisiasi menyusu dini (IMD), kata Idha, juga mengalami peningkatan. Dari 94,5 persen pada 2019, menjadi 96,36 persen tahun lalu. IMD adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri.

Sementara itu, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan, ibu harus mendapatkan dukungan penuh dalam menyusui. Dukungan Pemkab Sleman, terlihat dari ketersediaan ruang laktasi. Yakni ada di 17 kapanewon, 25 puskesmas, rumah sakit, serta fasilitas pelayanan publik yang tersebar di Sleman. "Proses menyusui yang memakan waktu hingga dua tahun membutuhkan komitmen kuat baik dari ibu, keluarga, ruang lingkup kerja, pemerintah, dan warga masyarakat," ujarnya. (lan/eno)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pansus Raperda Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Pansus Raperda Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

DPRD Sleman membahas pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kearsipan. Pengaturan teknis akan dialihkan ke perbup untuk mendorong digitalisasi dan transparansi arsip.

Butuh Anggaran Rp 130 Miliar, Pembangunan Taman Budaya Sleman Dikebut Bertahap

Butuh Anggaran Rp 130 Miliar, Pembangunan Taman Budaya Sleman Dikebut Bertahap

Pemkab Sleman menyiapkan pembangunan Taman Budaya Sleman di Pandowoharjo dengan kebutuhan anggaran Rp 130 miliar. Usulan Danais Rp 19 miliar diajukan untuk 2027.

Pemkab Sleman Terbitkan Imbauan Jelang Demo Sumpah Pemuda, Pelajar Diminta Tetap Sekolah

Pemkab Sleman Terbitkan Imbauan Jelang Demo Sumpah Pemuda, Pelajar Diminta Tetap Sekolah

Pemkab Sleman menerbitkan imbauan jelang demo Hari Sumpah Pemuda. Pelajar diminta tetap sekolah, sementara Jaga Warga diminta menjaga kondusivitas wilayah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer