Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Satpol PP Sleman Shavitri Nurmala Dewi menjelaskan penutupan merupakan tindak lanjut dari viralnya promosi HolyWings. Tepatnya yang menggunakan nama Muhammad dan Maria untuk promo minuman beralkohol.
Dia menambahkan penutupan juga merupakan respon dari Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo. Tepatnya atas laporan yang dilayangkan ormas beberapa waktu lalu.
"Menanggapi keresahan yang dilontarkan oleh masyarakat, maka Bupati Sleman kemudian memutuskan penutupan terhadap usaha Holywings," tegasnya, Rabu (29/6).
Dia menegaskan Holywings telah melakukan pelanggaran Perda Nomor 12 Tahun 2020. Isinya, yaitu tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
"Bahwa usaha ini telah menimbulkan kegaduhan dan mengganguu ketentraman masyarakat serta ketertiban umum," katanya.
Evi, sapaannya, memastikan keputusan ini adalah langkah tegas Pemkab Sleman. Meski promosi tersebut belum diterapkan di Holywings Jogjakarta namun ini antisipasi. Terlebih sistem jejaring maka promo juga akan diterapkan di seluruh cabang Holywings.
"Oleh karena itu, kemudian untuk mencegah terjadi keresahan masyarakat dan mengapresiasi terhadap keluhan dari sebagian masyarakat, Bupati Sleman mengambil tindakan ini," ujarnya.
Disatu sisi status penutupan Holywings hingga saat ini belum bisa dipastikan. Apakah akan ditutup secara sementara ataupun permanen. Menurutnya, hal ini akan kembali dipertimbangkan.
"Kalau terkait status sementara atau permanen masih akan dikaji," katanya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman Retno Susiati menjelaskan, Holywings Jogjakarta diketahui mengurus izin melalui aplikasi Sistem Online Single Submission (OSS). Ini artinya, izin tersebut langsung dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Walau begitu DPMPTSP Sleman akan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk dapat kembali meninjau izin tersebut. Pihaknya juga akan mengirimkan rekomendasi. Tepatnya atas kajian berbagai aspek berdirinya HolyWings.
"OSS ini aplikasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 5 2021, tentang perizinan usaha berbasis risiko. Ini kita mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali terkait izin ini. Izin lembaga OSS," ujarnya. (isa/dwi)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




