Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Raih UHC BPJS Kesehatan, Data Warga Miskin Harus Selalu Up Date

E
Penulis: Editor Content❯
Banudoyo Manggolo
Banudoyo Manggolo
RADAR JOGJA - Kabupaten Sleman kembali mendapatkan sertifikat universal health coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta dari BPJS Kesehatan. Itu berarti tingkat kepesertaan warga Sleman atas jaminan kesehatan nasional (JKN) mencapai minimal 95 persen dari total penduduk.

Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Sleman Banudoyo Manggolo SKom sangat apresiatif dengan capaian tersebut. "Seluruh warga Sleman patut bersyukur dan bangga bisa dapat sertifikat UHC BPJS Kesehatan," ujarnya belum lama ini.

Menurut Banu, sapaan akrabnya, hal itu berkat meningkatnya kesadaran warga Sleman menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan. Kader muda Partai Golkar itu berharap, persentase kepesertaan BPJS Kesehatan warga Sleman terus meningkat. Targetnya mencapai minimal 98 persen pada tahun ini.

Banu mendorong pemerintah daerah mempertahankan capaian tersebut. Dan melakukan akselerasi untuk meraih target yang telah ditetapkan. Terutama terkait up date data kependudukan. Khususnya jumlah warga miskin.

Dengan label UHC, lanjut Banu, ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh warga Sleman untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Misalnya bagi peserta baru JKN. Begitu mereka terdaftar dan memiliki kartu BPJS Kesehatan, maka langsung bisa digunakan untuk berobat di fasilitas kesehatan yang tersedia. Sesuai jenjang yang telah ditentukan.

Kebijakan itu juga berlaku bagi peserta lama yang sempat non aktif dan baru saja mengaktifkan kembali kepesertaannya pada BPJS Kesehatan. "Kalau di daerah non-UHC peserta baru harus menunggu 21 hari untuk bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatannya. Terhitung sejak mulai terdaftar," jelasnya.

Di sisi lain, Banu juga mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan secara merata di seluruh wilayah Sleman. Hal itu demi terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Maka, fasilitas kesehatan harus mudah dijangkau masyarakat. (yog)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Komisi B DPRD Sleman Jajaki Peluang Potensi PAD dari Kontribusi PDAM Tirtamarta Kota Jogja

Komisi B DPRD Sleman Jajaki Peluang Potensi PAD dari Kontribusi PDAM Tirtamarta Kota Jogja

Pemerintah Kabupaten Sleman membuka peluang penambahan pendapatan asli daerah (PAD) dari pemanfaatan ruang jalan oleh jaringan perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Kota Jogja. Komisi B DPRD Sleman ...

Komisi A DPRD Sleman Bahas Integrasi Perizinan di DPMPTSP Kota Jogja, Benahi Tata Kelola Reklame

Komisi A DPRD Sleman Bahas Integrasi Perizinan di DPMPTSP Kota Jogja, Benahi Tata Kelola Reklame

Penataan reklame dan integrasi layanan perizinan menjadi perhatian Komisi A DPRD Kabupaten Sleman dalam upaya membenahi tata kelola investasi daerah. Sejumlah persoalan, mulai dari panggung reklame yang tidak terurus...

Pansus Raperda Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Pansus Raperda Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

DPRD Sleman membahas pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kearsipan. Pengaturan teknis akan dialihkan ke perbup untuk mendorong digitalisasi dan transparansi arsip.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer