Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan berita fitnah melalui medsos yang menimpa diri saya terkait tuduhan bahwa saya memfasilitasi ideologi terlarang, fasilitasi membacakan sikap di DPRD DIJ," ujar Huda usai melaporkan di Polda DIJ Selasa (10/5).
Sebelumya Huda telah melayangkan somasi ke akun yang mencatut namanya. Namun tidak diindahkan. Ia menilai tudingan itu merugikan.
Empat akun instagram dan Twitter yang dilaporkan Huda meliputi @jogja.terkini, @gusti.mbotensare, @lenteraNKRI, @NKRILENTERA, dan @Ronix_indo.
"Ini sangat merugikan karena menyebar ke sosmed dan cukup banyak yang berkomentar sehingga saya perlu melakukan langkah-langkah melaporkan ke Polda DIJ," tegasnya.
Dikatakan, pihaknya telah mengirimkan somasi kepada akun tersebut minta agar memberikan penjelasan atas tuduhan tersebut dalam jangka waktu tertentu. ’Tapi kemudian akun tersebut tidak merespon baik somasi kami," sambungnya.
Sementara itu, kuasa hukum Huda yakni Kunto Wisnu Aji mengatakan tuntutan yang dilayangkan ialah pasal pencemaran nama baik dan berita bohong. "Pencemaran nama baik plus dan atau penghinaan. UU no 11 tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan UU no 19 tahun 2016. Ancaman untuk pencemaran nama baik pejara 4 tahun yang berita bohong 6 tahun," jelasnya.
Diketahui, salah satu unggahan akun Instagram @jogja.terkini pada 1 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 WIB yang menayangkan video dengan caption “Masyarakat Jogja protes DPRD DIJ atas masuknya kelompok HTI dan membacakan ideologi khilafah di gedung DPRD DIJ dan ternyata ada wakil ketua DPRD dari PKS yang memfasilitasi kelompok ini,". Akun tersebut juga menandai banyak akun lainnya. (cr4/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




