Forum BEM DIY Gelar Aksi Demo di DPRD, Tuntut Penanganan Karhulta hingga Premanisme
JOGJA - Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DIJ menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Pahlawan di depan Gedung DPRD DIJ, Malioboro, Selasa (10/11). Sejumlah persoalan nasional dan daerah menjadi sorotan. Mulai desakan pencabutan gelar Pahlawan Nasional Soeharto, penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, hingga persoalan premanisme dan kriminalisasi aktivis di DIJ.
Massa aksi mulai menyampaikan aspirasi sekitar pukul 14.00. Sebelum massa aksi tiba, aparat kepolisian telah memasang kawat berduri di sekitar Gedung DPRD DIJ. Setelah menyampaikan orasi, massa aksi berupaya masuk ke halaman kantor dewan untuk menemui anggota DPRD. Sekitar pukul 15.26, sejumlah anggota DPRD DIJ dari Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, Golkar, PPP, dan PKS menemui massa aksi di depan gerbang DPRD DIJ.
Baca Juga: Markus Madjar Ingin Dapatkan Tiga Poin saat PSS Sleman Jamu Arema FC di MagIS
Koordinator Forum BEM DIJ Faturrahman Jaguna mengatakan, aksi itu menjadi momentum untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai muncul di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tuntutan utama yakni menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah mencabut gelar Pahlawan Nasional Soeharto. Menurutnya, pemberian gelar itu menjadi persoalan yang perlu dikritisi, mengingat rekam jejak pemerintahan Orde Baru.
"Kami turun ke jalan bertepatan dengan Hari Pahlawan untuk mendesak pencabutan gelar Pahlawan Nasional Soeharto," ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan premanisme dan keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) di DIJ. Faturrahman menilai, sejumlah ormas justru digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membungkam penyampaian aspirasi. Bahkan, mahasiswa mengaku mengalami intimidasi secara verbal maupun tindakan ketika menggelar aksi.
Persoalan lain yang disuarakan yakni sentralisasi kekuasaan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, kewenangan pemerintah daerah, mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, semakin melemah. Salah satunya terkait kebijakan perizinan usaha pertambangan yang dinilai lebih banyak ditentukan pemerintah pusat.
Kondisi itu dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang mendorong penguatan kewenangan daerah. Faturrahman juga menyinggung pemanggilan sejumlah mahasiswa oleh Polda DIJ untuk dimintai keterangan terkait kerusuhan pada aksi sebelumnya.
Dia mempertanyakan penanganan terhadap kelompok lain yang dinilai terlibat dalam peristiwa tersebut. "Kami datang dengan argumentasi, kajian, dan massa yang terorganisasi. Namun justru kami yang lebih cepat ditindak. Ini yang kami nilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap aktivis," tegasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
