Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Sleman Soroti Struktur Keamanan Baliho

E
Penulis: Editor Content❯
Wakil Ketua I DPRD Sleman Arif Kurniawan.(MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA)
Wakil Ketua I DPRD Sleman Arif Kurniawan.(MEITIKA CANDRA LANTIVA/RADAR JOGJA)
 

RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman perlu mengevaluasi kembali penyelenggaraan baliho. Yakni dengan meningkatkan intensitas pemantauan. Terutama untuk baliho berukuran raksasa yang dinilai membahayakan.

Hal itu untuk mengantisipasi dampak cuaca buruk menyebabkan baliho roboh. Paling tidak agar terpantau dari sisi konstruksinya. Apakah tiangnya sudah mulai rapuh atau berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. Dan apakah sudah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.

”Saya kira ini momentum Pemkab Sleman mengidentifikasi kembali apakah pemasangan atau penempatan baliho di pinggir jalan besar, berpotensi membahayakan atau tidak. Karena cuaca yang tidak menentu, hujan deras, angin kencang puting beliung,” ungkap Wakil Ketua I DPRD Sleman Arif Kurniawan, dihubungi Radar Jogja, kemarin (4/2).

Kejadian beberapa baliho yang roboh perlu dijadikan catatan menjadi pintu masuk Pemkab Sleman mengevaluasi kembali dari struktur bangunan. Khususnya baliho yang roboh perlu dikaji apakah murni bencana alam atau karena struktur bangunan pendirian yang kuat. ”Agar masyarakat tidak risau,” kata Arif.

Dia meminta Pemkab kroscek betul pendirian dengan aturan yang semestinya. Yakni, Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2020. Pada pasal 5 pemasangan reklame berkonstruksi dilakukan di bagian jalan, tanah persil atau halaman, di atas atap bangunan, menempel bangunan selain bangunan cagar budaya dan fasilitas umum, simpul jalan, jalan tol atau rest area.

Dilanjutkan pada pasal 6, pemasangan titik reklame berkonstruksi maksimal luas bidang reklame 50 meter persegi di sepanjang koridor jalan. Paling sedikit 50 meter persegi di simpul strategis atau, paling sedikit 128 meter persegi di jalan tol dan tempat istirahat pelayanan jalan tol atau rest area tersebut. ”Demikian juga terkait pengurusan izinnya,” terangnya.

Staf Pengawasan Pengendalian Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sleman Bambang Sugihartana mengaku pihaknya telah melakukan kroscek ke lokasi baliho roboh di Ringroad Utara tersebut. Tidak ditemukan pelat penanda terkait izin pendirian baliho tersebut. ”Karena bangunan sudah lama dan saat itu dalam kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sleman, kami masih menunggu data tersebut,” kata Bambang. Data yang dimaksud terkait kepemilikan baliho, maupun izin pendiriannya.

Saat ini, dia dan empat personel lainnya berjanji terus mengintensifkan pemantauan di lapangan. Terutama pemantauan baliho saat cuaca ekstrem seperti ini. ”Semakin digiatkan. Cuaca ekstrem kami melakukan pengawasan muter termasuk ke area Berbah dan Baka yang terdapat baliho besar,” ujarnya. (mel/bah)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pansus Raperda Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Pansus Raperda Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

DPRD Sleman membahas pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kearsipan. Pengaturan teknis akan dialihkan ke perbup untuk mendorong digitalisasi dan transparansi arsip.

Butuh Anggaran Rp 130 Miliar, Pembangunan Taman Budaya Sleman Dikebut Bertahap

Butuh Anggaran Rp 130 Miliar, Pembangunan Taman Budaya Sleman Dikebut Bertahap

Pemkab Sleman menyiapkan pembangunan Taman Budaya Sleman di Pandowoharjo dengan kebutuhan anggaran Rp 130 miliar. Usulan Danais Rp 19 miliar diajukan untuk 2027.

Pemkab Sleman Terbitkan Imbauan Jelang Demo Sumpah Pemuda, Pelajar Diminta Tetap Sekolah

Pemkab Sleman Terbitkan Imbauan Jelang Demo Sumpah Pemuda, Pelajar Diminta Tetap Sekolah

Pemkab Sleman menerbitkan imbauan jelang demo Hari Sumpah Pemuda. Pelajar diminta tetap sekolah, sementara Jaga Warga diminta menjaga kondusivitas wilayah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer