Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pendatang dan Pemudik Didata

E
Penulis: Editor Content❯
Photo
Photo


RADAR JOGJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mulai melakukan pendataan bagi pemudik maupun pendatang. Ini sebagai upaya untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko penularan Covid-19. Pendataan dilakukan oleh perangkat daerah mulai di tingkat RT, RW, dusun, desa maupun kecamatan.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Harda Kiswaya menjelaskan pendataan akan dilakukan kepada pendatang yang datang dari luar DIJ ke Sleman. Terutama, pendatang dari daerah- daerah yang terjangkit Covid-19. Para pendatang maupun pemudik akan dilaporkan kepada kepala desa setempat paling lambat satu hari setelah kedatangan.

Selain pendataan, pihaknya juga telah meminta perangkat yang bersangkutan untuk melakukan pengawasan terhadap pendatang dan pemudik. “Agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah selama 14 hari,” pesan Harda kemarin (28/3).

Harda menambahkan, ketika pendatang atau pemudik tersebut dalam kurun waktu 14 hari merasakan gejala ISPA dan sakit lainnya, diminta untuk segera memeriksakan diri ke Puskesmas maupun layanan kesehatan terdekat. Oleh karena itu, Harda mengimbau kepada perangkat daerah setempat untuk memberitahukan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk menghindari kontak dengan warga pendatang. “Sebelum berakhir masa 14 hari karantina mandiri,” ungkapnya.

Sosialisasi juga telah dilakukan oleh perangkat desa kepada masyarakat dengan surat edaran. Nantinya, ketika ada warga yang mengeluh sakit, kepala desa juga diminta untuk segera melaporkan ke Puskesmas. Selain kepala desa, camat juga telah diminta untuk berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam). Serta Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat melaporkan secara tertulis warga pendatang maupun pemudik yang ada.

Di beberapa desa, imbauan ini sudah mulai dilakukan. Di Baturan Kidul, Trihanggo, Gamping Sleman misalnya. Pengurus RT setempat telah memberikan imbauan kepada masyarakat. Isinya, jika ada pendatang yang singgah atau menginap, warga yang ditempati diminta untuk melaporkan kepada ketua RT. (eno/din)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pansus Raperda Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Pansus Raperda Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

DPRD Sleman membahas pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kearsipan. Pengaturan teknis akan dialihkan ke perbup untuk mendorong digitalisasi dan transparansi arsip.

Butuh Anggaran Rp 130 Miliar, Pembangunan Taman Budaya Sleman Dikebut Bertahap

Butuh Anggaran Rp 130 Miliar, Pembangunan Taman Budaya Sleman Dikebut Bertahap

Pemkab Sleman menyiapkan pembangunan Taman Budaya Sleman di Pandowoharjo dengan kebutuhan anggaran Rp 130 miliar. Usulan Danais Rp 19 miliar diajukan untuk 2027.

Pemkab Sleman Terbitkan Imbauan Jelang Demo Sumpah Pemuda, Pelajar Diminta Tetap Sekolah

Pemkab Sleman Terbitkan Imbauan Jelang Demo Sumpah Pemuda, Pelajar Diminta Tetap Sekolah

Pemkab Sleman menerbitkan imbauan jelang demo Hari Sumpah Pemuda. Pelajar diminta tetap sekolah, sementara Jaga Warga diminta menjaga kondusivitas wilayah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer