GUNUNGKIDUL - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD turut menuai sorotan dari Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih. Dia justru mempertanyakan apakah mekanisme itu benar-benar menjadi kehendak masyarakat atau hanya keinginan segelintir elit politik.
“Karena ini masih wacana dan belum diputuskan, yang harus ditanyakan adalah apakah itu memang dikehendaki oleh masyarakat atau justru kehendak elit?,” lontarnya saat ditemui di Bangsal Sewokoprojo Senin (26/1).
Dia menilai, wacana ini perlu dikaji ulang. Agar tidak mengerdilkan nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi.
Menurut Endah, dalam praktik pemerintahan yang dijalankan selama ini, suara rakyat selalu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan. Baik kebijakan politik maupun penganggaran. Ia mencontohkan sejumlah kebijakan daerah yang lahir dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat.
“Karena masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi kita,” tegasnya.
Pascareformasi, lanjutnya, pemilihan pemimpin oleh rakyat merupakan tonggak penting demokrasi. Sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri, rakyat diberi kewenangan penuh untuk memilih presiden dan kepala daerah secara langsung. Jika kini kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, dia mempertanyakan konsistensi semangat demokrasi tersebut.
“Kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD, apakah ini tidak mengerdilkan demokrasi? Kalau kepala daerah dipilih DPR, apakah presiden nanti juga dipilih DPR? Atau lurah dipilih bamuskal?,” tanyanya tanpa henti.
Endah bahkan membuka peluang dilakukannya jajak pendapat kepada masyarakat untuk mengetahui pandangan publik secara langsung terkait wacana tersebut. Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa perubahan mekanisme Pilkada benar-benar berangkat dari aspirasi rakyat.
Terkait anggapan mahalnya ongkos politik dalam Pilkada langsung, Endah menilai persoalan tersebut sangat bergantung pada fungsi pengawasan. Ia menegaskan, baik pemilihan langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD, tetap memiliki potensi biaya politik tinggi jika pengawasan terhadap praktik politik uang lemah.
“Dipilih di DPR pun, kalau di DPR itu satu orang juga minta Rp 1 miliar mahar politiknya juga mahal,” bebernya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul Endang Sri Sumiyartini menegaskan sikap lembaganya agar hak politik masyarakat tidak tereduksi. Dia menilai, Pilkada merupakan momentum penting bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung.
Menurutnya, mekanisme Pilkada langsung masih relevan sebagai wujud kedaulatan rakyat. “Kalau Pilkada dipilih oleh DPRD, jangan sampai hak rakyat dipotong. Biar rakyat yang menentukan siapa yang memimpin,” pesan Endang. (bas/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita