SLEMAN - Makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintah pusat patut mendapat dukungan semua pihak.
Namun beragam persoalan yang muncul belakangan ini juga perlu menjadi perhatian publik. Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program nasional tersebut adalah keniscayaan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sleman Ali Imron SPd Senin (22/9).
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus membuka diri untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG secara menyeluruh. Baik dari sisi efektivitas dan substansinya.
Bahwa tujuan utama program MBG adalah memberikan tambahan suplemen atau nutrisi berupa makanan bergizi seimbang bagi anak-anak usia sekolah.
"Nah, dari yang sudah berjalan sebagian itu kira-kira sudah tercapai apa belum tujuannya," ungkap politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Hasil evaluasi tersebut, lanjut Ali Imron, perlu dibandingkan dengan saat sebelum ada program MBG.
Ada beberapa indikator yang bisa menjadi perbandingan. Dalam konteks kecukupan gizi, misalnya.
Apakah para penerima manfaat MBG saat ini tak ada lagi yang kekurangan gizi. Atau apakah program MBG bisa menutup angka kekurangan gizi secara signifikan.
Tanpa menafikan kondisi ketercukupan gizi di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
"Meski MBG itu program unggulan presiden tetap perlu ada evaluasi," tegas tokoh yang berdomisili di Perumnas Condongcatur, Depok, Sleman.
Selain evaluasi, pengawasan atas pelaksanaan program MBG juga perlu diketatkan lagi. Sebab, semakin ke sini banyak kasus keracunan makanan dialami para penerima manfaat.
Bahkan di Provinsi DIY saja hampir mencapai ribuan anak menjadi korban. Sontak hal tersebut menjadi perhatian banyak pihak. Tak terkecuali para pejabat pemerintahan.
Beragam informasi yang diterima Ali Imron, kasus keracunan makanan diduga terjadi akibat makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi.
Hal itu ditengarai karena proses memasak makanan di dapur umum satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dilakukan sejak malam atau dini hari. Sebelum makanan didistribusikan kepada para penerima manfaat.
Umumnya makanan tersebut dikonsumsi sebagai menu makan siang. Sehingga saat dikonsumsi makanan tersebut tak lagi segar.
Selain itu, tidak semua bahan makanan yang disajikan pada menu MBG bisa tahan lama.
"Informasi itu saya peroleh juga saat turun langsung ke lapangan," bebernya.
Saat mengunjungi salah satu sekolah di wilayah Kapanewon Ngaglik, dia mendapati adanya makanan basi dua kali selama dua pekan menerima MBG.
Meski para penerima manfaat tidak sampai ada yang mengalami keracunan, makanan itu pun akhirnya dibuang. Mubazir.
Kendati demikian, persoalan itu harus tetap menjadi perhatian. Untuk dicarikan solusi bersama. Agar ke depan tak terulang lagi.
Hal paling penting agar para penerima manfaat tidak trauma dengan menu makanan MBG. Terutama bagi mereka yang pernah makan makanan basi atau bahkan sampai keracunan.
Ali Imron memaklumi betapa sibuknya SPPG melayani sedikitnya 3 ribu-4 ribu paket MBG. Kalau memasaknya tidak dimulai sejak dini hari, bisa jadi target pemenuhan kuota harian tak akan tercapai.
Solusinya, Ali Imron mengusulkan supaya SPPG menambah personel agar waktu masak dan penyajian tidak berjeda terlalu lama sehingga makanan disajikan dalam keadaan segar.
"Atau dipilih bahan makanan yang tidak mudah basi," tutur sosok yang pernah berprofesi sebagai guru itu.
Intinya, hal yang perlu dipikirkan adalah konsep pelaksanaanya. Agar program MBG bisa lebih optimal serta tepat tujuan dan sasaran.
Atau diubah konsepnya. Dengan memberikan anggaran MBG agar dikelola sekolah masing-masing.
"Itu dengan jaminan makanan lebih fresh dan tidak basi," sambungnya.
Ali Imron mengatakan, itu semua menjadi persoalan teknis yang harus dievaluasi oleh pelaksana MBG. Sebab, program tersebut krusial. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak. (yog)
Editor : Herpri Kartun