Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Teror terjadi sejak Kamis malam (28/5) hingga Jumat pagi (29/5).
Dekan Fakultas Hukum UII Abdul Djamil membenarkan adanya aksi teror tersebut. Teror bermula pukul 23.00, Kamis malam (28/5) di kediamannya di Sorogenen, Umbulharjo, Kota Jogja. Berupa ketukan pintu dan bunyi bel rumah.
"Bentuknya, digedor tapi enggak dibukain sama Prof Ni'ma. Bel juga dipencet berulang kali. Saat dilihat ada beberapa orang lelaki yang tidak dikenal," jelasnya, ditemui di Kampus UII Cik Di Tiro, Sabtu (30/5).
Padahal, kampung tempat tinggal sang guru besar dalam kondisi ditutup akses jalannya. Sebagai wujud antisipasi persebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Artinya tak sembarang orang bisa masuk perkampungan.
Pasca aksi teror, Ni'matul langsung menghubungi Djamil. Menjelaskan detil kejadian yang dialami. Dalam percakapan tersebut, Djamil menyarankan sang guru besar untuk bersikap tenang. Termasuk tidak merespon aksi teror orang tak dikenal tersebut.
"Sampai sekitar pukul 04.00, Prof Ni'ma mengontak dan meminta saran melalui ponsel. Saya bilang nggak usah dibuka. Nah jam abis subuh itu pagi diperkirakan gimana kalau datang lagi, saya bilang enggak usah dibuka, karena Bu Ni'ma enggak kenal," ceritanya.
Pasca komunikasi pagi hari, Djamil sempat hilang kontak. Hingga akhirnya komunikasi bisa tersambung kembali pukul 11.00. Namun sebelumnya dia telah mengirimkan beberapa mahasiswanya ke rumah guru besar tersebut.
"Sejak semalam ini pokoknya rumah dikunci dan sudah dijaga oleh mahasiswa dan keamanan. Masalahnya yang ada di rumah itu perempuan semua, termasuk Prof Ni'ma," katanya.
Terkait teror, dia menduga imbas acara diskusi yang diadakan Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM. Ni'matul hadir dalam diskusi tersebut sebagai narasumber. Awalnya diskusi ini bertajuk Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan. Namun diganti mendekati waktu pelaksanaan kegiatan.
Diskusi itu, lanjutnya, ada yang menengarai sebagai wujud aksi makar. Akan tetapi, dia memastikan diskusi ini murni agenda akademik. Dilihat dari kacamata konstitusi masih sangat wajar. Bahkan, jadi kajian lumrah di mata kuliah hukum tata negara.
"Dalam Undang-undang kan diatur bagaimana tentang pemakzulan presiden, ada syarat macam-macam. Tidak sekadar orang ngomong terus itu wah makar, kan nggak gitu. Ditambah acara itu batal terselenggara. Kalaupun jadi, saya meyakini materi dari Ni'ma tidak akan keluar konteks," tegasnya. (dwi/tif)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



