Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gaji PPPK Bakal Ditanggung APBN, Pemprov Sambut Positif tapi Waspadai Penurunan DAU

C
Penulis: Cintia Yuliani❯
Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti. Cintia Yuliani/Radar Jogja
Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti. Cintia Yuliani/Radar Jogja

Advertisement

JOGJA – Pemprov DIY menyambut positif rencana pengalihan pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari APBD ke APBN mulai 2027. Kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi beban belanja pegawai daerah, meski dampaknya terhadap transfer pusat masih perlu diperhitungkan.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mendukung rencana tersebut. Namun, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis terkait mekanisme pengalokasian dan penyaluran anggaran dari pemerintah pusat.

"Kalau memang ini sudah menjadi komitmennya pusat atau APBN, ya syukur Alhamdulillah," katanya, Minggu (4/10/2026).

Ni Made menjelaskan, pengalihan sumber pembiayaan ke APBN tidak otomatis membuat APBD sepenuhnya terbebas dari dampak fiskal. Sebab, pola transfer anggaran dari pemerintah pusat tetap dapat memengaruhi kemampuan keuangan daerah.

"Tidak membebani APBD, tapi nanti kan anggarannya masuk apa? DAU-nya (dana alokasi umum) bisa turun loh ya. Karena kan kalau di daerah pembayarannya tetap melalui DAU," ujarnya.

Advertisement

Sementara itu, terkait kebutuhan dan rekrutmen guru, pemprov telah memiliki pemetaan kebutuhan tenaga pendidik. Persiapan tersebut juga telah dilakukan melalui proses asesmen calon tenaga pendidik dengan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kemarin kan sudah ada asesmen juga untuk guru, dibantu dengan kantor BKN di sini untuk tesnya," jelasnya.

Di sisi lain, Ni Made menegaskan pengelolaan belanja pegawai tetap menjadi perhatiannya. Porsi belanja pegawai harus dijaga agar tidak melampaui batas mandatory spending sebesar 30 persen dari APBD. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah tetap efisien dan sesuai ketentuan.

"Apapun itu, paling tidak kita tahu batas 30 persen dan jangan melebihi. Kalau kita bisa menjaga belanja pegawai tidak melebihi 30 persen, ya itu yang kita lakukan," tambahnya. (cin/wia)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kawal Pemerintahan Tingkat Desa, Anggota BPD di Puworejo Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Kawal Pemerintahan Tingkat Desa, Anggota BPD di Puworejo Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyerahkan santunan berupa jaminan kematian kepada tiga ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan. (Dokumentasi Prokopim Purworejo)

Ahmad Luthfi Tegaskan Integritas Jadi Kunci Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

Ahmad Luthfi Tegaskan Integritas Jadi Kunci Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan integritas sebagai kunci pemerintahan bersih dan bebas korupsi melalui penguatan pengawasan dan tata kelola APBD.

Kelompencapir di Masa Pemerintahann Orde Baru, Jadi Sekolah Lapangan bagi Petani

Kelompencapir di Masa Pemerintahann Orde Baru, Jadi Sekolah Lapangan bagi Petani

Jauh sebelum maraknya internet dan media sosial, petani di berbagai daerah pernah memiliki satu ruang belajar bersama dari layar kaca. Program Kelompencapir atau akronim dari Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer