Ahmad Luthfi Tegaskan Integritas Jadi Kunci Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

 SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menegaskan komitmennya memperkuat integritas seluruh jajaran pemerintah daerah. Menurutnya, integritas menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Penegasan tersebut disampaikan Luthfi seusai Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah di Semarang, Kamis (20/8/2026). Rakor tersebut diikuti kepala daerah dan pimpinan DPRD dari Jawa Tengah serta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, pimpinan KPK Johanis Tanak, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti, Deputi BPKP Setya Nugraha, Deputi LKPP Setya Budi Arijanta, serta Dirjen Otonomi Daerah Cheka Virgowansyah.

Hadir pula Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, 34 bupati/wali kota, para wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan sekretaris daerah se-Jawa Tengah, serta perwakilan lima kabupaten/kota di DIY.

Baca Juga: Sebanyak 17 KKMP Masih Bingung Pilih Usaha, Disperinkop UKM Dampingi Pengurus Susun Model Bisnis

Luthfi mengapresiasi sinergi antarlembaga dalam memperkuat pencegahan korupsi. Ia menilai kolaborasi pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan diperlukan untuk membangun integritas di setiap lini pemerintahan.

“Integritas ini tidak gampang karena memerlukan penguatan bersama. Intinya, tidak boleh ada korupsi. Itu saja,” tegas Luthfi.

Menurutnya, keberhasilan membangun pemerintahan yang berintegritas pada akhirnya sangat bergantung pada setiap orang yang menjalankan kewenangan. Karena itu, sistem pengawasan dan berbagai regulasi harus dijalankan secara konsisten.

Luthfi berharap penguatan integritas dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta memastikan pembangunan daerah berjalan tepat sasaran.

Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan pun akan terus diperkuat agar setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Integritas Harus Diterapkan dalam Pengelolaan APBD

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengatakan, rakor tersebut merupakan bagian dari kolaborasi pemerintah bersama KPK, BPKP, dan LKPP untuk memperkuat integritas kepala daerah dalam mengelola APBD.