Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Desil Naik, Gubernur DIY HB X Minta Solusi Berpihak: Bantuan Jangan Terputus

C
Penulis: Cintia Yuliani❯
Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X di Kompleks Kepatihan, Jumat (28/8/2026). Cintia Yuliani/Radar Jogja
Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X di Kompleks Kepatihan, Jumat (28/8/2026). Cintia Yuliani/Radar Jogja

Advertisement

JOGJA – Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X menekankan pentingnya warga yang mengalami kenaikan desil tetap mendapat akses bantuan pemerintah apabila kondisi ekonominya belum benar-benar membaik.

Pemprov DIY bahkan mendorong adanya pertimbangan untuk mengembalikan warga ke desil sebelumnya agar tak kehilangan berbagai keringanan, termasuk bantuan pendidikan. 

"Sehingga dia kalau punya anak atau cucu yang mau sekolah, tidak dapat keringanan pembayaran bayar sekolah,” katanya saat ditemui usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Bangsal Kepatihan, Jumat (28/8/2026).

HB X menjelaskan, persoalan perubahan desil merupakan hal yang biasa terjadi. Namun, perlu ada jalan keluar yang dapat disepakati agar warga yang mengalami perubahan desil ke tingkat lebih tinggi tetap memperoleh bantuan.

"Kita bisa menempatkan pada posisi yang berpihak (pada warga, Red)," ujarnya.

Advertisement

Raja Keraton itu menyebut pemprovtelah berkoordinasi dengan BPS DIJ untuk menangani persoalan tersebut. Termasuk melakukan identifikasi kembali terhadap data warga yang mengalami perubahan desil.

Menurutnya, semakin kecil angka desil menunjukkan tingkat kesejahteraan warga yang semakin rendah. Oleh karena itu, perubahan desil menjadi lebih tinggi perlu dicermati agar tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

Dia mencontohkan warga yang sebelumnya berada pada desil satu hingga lima kemudian berubah menjadi desil tujuh, delapan, sembilan, atau sepuluh, perubahan tersebut belum tentu menunjukkan warga sudah mampu secara ekonomi. Sehingga perlu ada pertimbangan agar mereka tetap mendapatkan keringanan atau bantuan yang dibutuhkan.

Sebelumnya, Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, perubahan data dapat terjadi karena proses pendataan melibatkan sistem dan manusia. Oleh karena itu, kesalahan dalam pengisian maupun perubahan kondisi masyarakat perlu diantisipasi melalui proses verifikasi dan validasi (verval).

"Perubahan data bukan menjadi persoalan selama data yang dimasukkan benar dan berkualitas," terangnya. 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ahmad Luthfi Tegaskan Integritas Jadi Kunci Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

Ahmad Luthfi Tegaskan Integritas Jadi Kunci Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan integritas sebagai kunci pemerintahan bersih dan bebas korupsi melalui penguatan pengawasan dan tata kelola APBD.

Kelompencapir di Masa Pemerintahann Orde Baru, Jadi Sekolah Lapangan bagi Petani

Kelompencapir di Masa Pemerintahann Orde Baru, Jadi Sekolah Lapangan bagi Petani

Jauh sebelum maraknya internet dan media sosial, petani di berbagai daerah pernah memiliki satu ruang belajar bersama dari layar kaca. Program Kelompencapir atau akronim dari Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa

Sasar Jalan Kenari, Pemkot Jogja Tata Lagi Kabel Semrawut: Targetkan Gedung Pemerintahan Jadi Contoh Kebersihan Sampah Visual

Sasar Jalan Kenari, Pemkot Jogja Tata Lagi Kabel Semrawut: Targetkan Gedung Pemerintahan Jadi Contoh Kebersihan Sampah Visual

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja kembali melakukan pembersihan kabel semrawut Senin (15/6/2026). Kali ini  penataan menyasar kawasan Jalan Kenari, Kemantren Umbulharjo tepatnya di depan gedung baru Kantor DPRD DIY yang ..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer