Oleh: Jimmy Jeniarto
(Dosen freelance pada mata kuliah Logika dan Etika)
Pada pemilihan umum 1999, PDIP memperoleh suara terbanyak. Megawati, ketua umum PDIP, berpeluang menjadi presiden. Saat itu, pemilihan presiden masih dilakukan oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), bukan secara langsung oleh rakyat.
Namun, manuver Poros Tengah (dimotori Amien Rais, berisi PAN, PPP, PKB, PK, dan PBB) dan Golkar menggagalkan impian PDIP. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sebagai orang penting PKB, menerima tawaran untuk mengalahkan Megawati. Setelah kalah dalam pemilihan presiden, Megawati kemudian menerima tawaran menjadi wakil presiden.
Dua tahun kemudian, 2001, para politisi PDIP beraliansi dengan para politisi bekas Poros Tengah dan Golkar untuk menggulingkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Selajutnya, Megawati naik menjadi presiden. Hamzah Haz (PPP) menjadi wakil presiden.
Gus Dur kecewa terhadap aliansi Megawati, Amien Rais, dan Akbar Tanjung yang menjatuhkan dirinya di tengah jalan. Ia merasa dibohongi. Beberapa saat sebelum digulingkan, Gus Dur sempat melawan dengan mengeluarkan dekrit presiden, yang di antaranya berisi pembubaran parlemen dan pembekuan partai Golkar.
Pada tahun 2004, pemilihan presiden untuk pertama kalinya dilakukan secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari partai Demokrat, mantan menteri Megawati, berhasil memenangkan pemilihan presiden.
SBY-Partai Demokrat mengambil Jusuf Kalla, yang merupakan anggota partai Golkar, menjadi wakil presiden. Golkar sendiri mengusung pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid.
Jabatan kepresidenan SBY berhasil dipertahankan pada pemilihan presiden 2009 setelah berhasil mengalahkan dua pasangan Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati-Prabowo. Prabowo baru saja mendirikan partai Gerindra setelah keluar dari partai Golkar. SBY mengambil Boediono sebagai wakil presiden.
Pada pemilihan presiden 2014, Jokowi diusung PDIP mengalahkan Prabowo-Hatta Rajasa. Jokowi-PDIP menggandeng Jusuf Kalla, yang merupakan anggota partai Gokar, sebagai wakil presiden. Saat itu, partai Golkar mendukung Prabowo.
Ambisi Prabowo untuk berkuasa dihentikan kembali oleh Jokowi, yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin, di pemilihan presiden 2019.
Namun, setelah kemelut paska pemilihan presiden 2019, yang bahkan mengakibatkan tewasnya enam orang pendukung Prabowo dan ratusan orang lainnya terluka dalam bentrokan saat aksi demonstrasi menolak hasil penghitungan suara Pemilu di depan gedung Badan Pengawas Pemilu di bulan Mei 2019, akhirnya Prabowo masuk ke dalam kekuasaan setelah menerima tawaran dari kubu Jokowi untuk menjadi menteri pertahanan.
Salah satu partai pendukung Jokowi sejak 2014 adalah partai Nasdem, dengan tokoh Surya Paloh. Kemunculan partai Nasdem itu sendiri berawal dari organisasi masyarakat Nasional Demokrat.
Ketika partai Nasdem lahir, Sultan HB X, yang merupakan salah satu inisiator organisasi Nasional Demokrat, menyatakan keluar dari organisasi Nasional Demokrat, karena berubah menjadi partai.
Menjelang pemilihan presiden 2024, partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Anies tidak asing di kalangan para tokoh partai Nasdem karena ia merupakan salah seorang deklarator organisasi Nasional Demokrat, sekaligus pembaca manifesto organisasi Nasional Demokrat di acara deklarasi 2010.
Serupa dengan partai Nasdem yang semula menjadi bagian penting pendukung Jokowi dan kemudian mengalami kerenggangan dengan Jokowi, Anies juga mendukung Jokowi di 2014, menjadi menteri Jokowi, dan kemudian mengalami kerenggangan dengan Jokowi.
Anies bukan orang partai. Ia bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dari satu peluang ke peluang lain.
Dukungan Nasdem terhadap Anies semakin diperkuat dengan bergabungnya partai Demokrat dan PKS. Dengan partai Demokrat, Anies juga tidak asing karena pernah turut dalam konvensi penjaringan calon presiden di partai Demokrat tahun 2013.
Adalah hal yang wajar jika partai Demokrat berkeinginan menjadikan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai calon wakil presiden, mendampingi Anies. Namun, secara relatif tiba-tiba, Surya Paloh, ketua umum Nasdem, mengambil Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB, sebagai pendamping Anies.
Saat itu, PKB telah berbulan-bulan mengikat komitmen dengan Gerindra, mendukung Prabowo sebagai calon presiden di 2024. Langkah Muhaimin-PKB menerima ajakan Surya Paloh berarti mencampakkan komitmen dengan Prabowo-Gerindra yang telah disepakati beberapa bulan sebelumnya. Prabowo dan Gerindra merasa ditinggalkan oleh Muhaimin-PKB.
Setelah beberapa bulan partai Demokrat terlibat kemesraan dengan Anies dan Nasdem, langkah mengejutkan Surya Paloh-Anies mengambil Muhaimin membuat kubu partai Demokrat marah dan segera bergabung dengan kubu Prabowo.
PKS tetap bertahan di kubu pendukung Anies. Selain alasan-alasan normatif terhadap sosok Anies, juga karena PKS seperti terjepit antara ketidakharmonisan dengan PDIP, yang menjadi komandan aliansi pengusung Ganjar Pranowo, dan aliansi pendukung Prabowo yang terdapat partai Gelora di dalamnya, partainya para “pecatan” PKS.
Prabowo-Gerindra menerima Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden setelah diusung oleh Golkar. Saat itu, Gibran masih menjadi anggota PDIP dan menjabat wali kota Solo.
Gibran tidak mematuhi keputusan resmi PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024. Mahfud MD sendiri dahulu adalah pendukung Prabowo di 2014, dan kemudian bergeser mendukung Jokowi di 2019, hingga menjadi menteri Jokowi.
Mahfud pernah menjadi orang partai, pernah bergabung dengan PAN dan PKB. Namun, saat ini Mahfud bukan orang partai. Seperti Anies, sama-sama politisi non-partai.
Politisi non-partai banyak berkembang dalam iklim rezim popularitas dan elektabilitas. Lembaga survei dan media sosial (internet) berperan penting.
Apa yang dilakukan Prabowo-Gerindra mengambil Gibran serupa dengan apa yang dilakukan oleh SBY-Partai Demokrat di 2004 mengambil Jusuf Kalla, juga Jokowi-PDIP di 2014 mengambil Jusuf Kalla.
Apa yang dilakukan Gibran saat ini, tidak mematuhi keputusan partai, serupa dengan apa yang dilakukan oleh Jusuf Kalla di tahun 2004 dan 2014.
Prabowo diajak bergabung ke dalam pemerintahan Jokowi di 2019 untuk kemudian berubah menjadi ancaman bagi prospek kemenangan calon dari PDIP di pemilihan presiden 2024.
Serupa dengan Megawati di tahun 1999 yang diajak bergabung dalam pemerintahan Gus Dur untuk kemudian berubah menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan dan naik menjadi presiden di 2001.
Megawati merasa jengkel dengan pihak (politisi-politisi) yang sedang berkuasa saat ini, sebagaimana dinyatakan di acara rapat relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta International Expo (27/11). Dahulu, Gus Dur tentu juga jengkel terhadap persekongkolan Megawati dengan para politisi bekas Poros Tengah dan Golkar di tahun 2001 yang menjatuhkan dirinya.
Menjelang pemilihan presiden 2024, banyak tokoh masyarakat terkaget dengan perilaku para elit politik, dan kemudian mengkaitkannya dengan etika politik.
Etika politik berkaitan dengan pemberian norma nilai atas suatu kebiasaan perilaku di dalam politik. Perilaku baru yang menjadi kebiasaan baru bisa jadi akan memperoleh atribut norma nilai etis yang baru.
Etika politik baru yang berbeda dari etika politik pra-Reformasi 98 dan pra-internet (media sosial). Meski mungkin ada juga perilaku yang sebenarnya tidak benar-benar baru.***
Editor : Jihad Rokhadi