Diskresi Malah Jadi Mesin Korupsi, Prof Djo: Jangan Tunggu OTT Berikutnya

JAKARTA — Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah kembali terjadi. Polanya pun nyaris selalu sama: dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga jual-beli jabatan.

Guru Besar IPDN dan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010–2014, Djohermansyah Djohan, menilai berulangnya kasus tersebut menunjukkan persoalan korupsi kepala daerah tidak semata-mata bersumber dari moral individu.

Menurut dia, ada persoalan sistemik yang harus dibenahi, terutama mahalnya biaya politik dan besarnya diskresi kepala daerah yang tidak selalu diimbangi pengawasan yang kuat.

“Jangan melihat korupsi kepala daerah semata-mata sebagai persoalan mentalitas. Kalau sistemnya memberi ruang terlalu besar bagi kekuasaan untuk diperdagangkan, orang baik pun bisa terjebak,” ujar Djohermansyah.

Baca Juga: Italia vs Belgia di Nations League, Mancini Minta Azzurri Lupakan Hattrick Gagal Lolos Piala Dunia

Ia menyebut, berdasarkan data Institut Otonomi Daerah, hingga kasus terakhir Bupati Bolaang Mongondouw Utara sekitar 426 kepala daerah telah tersangkut perkara hukum, terdiri atas sekitar 294 bupati, 87 wali kota, dan 46 gubernur.

“Angka sebesar itu terlalu besar kalau hanya disebut persoalan individu. Ini sudah menunjukkan problem tata kelola,” katanya.

Politik Mahal, Kekuasaan Jadi Modal

Djohermansyah mengatakan salah satu akar persoalan adalah mahalnya biaya politik dalam pilkada.

Kepala daerah membutuhkan kendaraan politik dan biaya besar untuk memenangkan kontestasi. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menciptakan insentif untuk mengembalikan modal ketika sudah berkuasa.

Di sinilah kewenangan kepala daerah menjadi rawan disalahgunakan.