Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPK OTT di Bogor, 17 Orang Diamankan Terkait Dugaan Pengurusan HGB

M
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan yang berkaitan dengan dugaan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang dan menyita uang tunai dalam jumlah ratusan miliar rupiah. (Sumber foto : ANTARA/Rio Feisal)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan yang berkaitan dengan dugaan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang dan menyita uang tunai dalam jumlah ratusan miliar rupiah. (Sumber foto : ANTARA/Rio Feisal) 

Advertisement

 RADAR JOGJA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan masalah dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam operasi yang berlangsung pada Senin (14/9), sebanyak 17 orang diamankan KPK. Mereka berasal dari sejumlah pihak, termasuk pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta pihak swasta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan operasi tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor. Para pihak yang diamankan kemudian menjalani pemeriksaan untuk mengetahui lebih jauh dugaan pelanggaran dalam perkara tersebut.

Advertisement

Perkembangan terbaru dari OTT ini juga mengungkap adanya barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah besar. KPK menyita uang yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah. Uang tersebut ditemukan dalam sekitar 20 koper.

Penyitaan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyidikan karena KPK masih mendalami hubungan uang tersebut dengan perkara yang sedang ditangani. Lembaga antirasuah juga masih menelusuri siapa saja yang diduga terlibat dan bagaimana aliran uang tersebut berkaitan dengan pengurusan HGB.

Advertisement

Salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut merupakan pejabat di lingkungan ATR/BPN. KPK menyebut sejumlah pejabat pertanahan ikut diperiksa bersama pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara.

Selain pejabat pemerintah, pihak swasta juga ikut diamankan. KPK turut mengonfirmasi adanya pihak dari perusahaan swasta yang masuk dalam daftar orang yang diperiksa dalam OTT tersebut.

Namun, KPK belum menyampaikan secara lengkap peran masing-masing dari 17 orang yang diamankan. Status hukum mereka juga masih menunggu hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan penyidik.

KPK memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan. Setelah proses tersebut selesai, lembaga antirasuah akan menentukan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan.

OTT ini menjadi perhatian karena menyangkut proses pengurusan HGB dan melibatkan pejabat pertanahan serta pihak swasta. Selain itu, temuan uang tunai dalam jumlah ratusan miliar rupiah membuat kasus tersebut semakin menjadi sorotan publik.

Advertisement
Editor : Iwa Ikhwanudin
Sumber : Berbagai Sumber
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Mantan Bupati Kebumen Ikut Terjaring OTT KPK dalam Kasus Korupsi di Kementerian ATR/BPN

Mantan Bupati Kebumen Ikut Terjaring OTT KPK dalam Kasus Korupsi di Kementerian ATR/BPN

Breaking news,Mantan Bupati Kebumen Ikut Terjaring Operasi KPK dalam Kasus Korupsi di Kementerian ATR/BPN

KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dalam 13 Lainnya OTT Perkara Korupsi

KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dalam 13 Lainnya OTT Perkara Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah.  Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi,..

OTT Sukoharjo: Korupsi Kepala Daerah Bukan Lagi Penyimpangan, Melainkan Kegagalan Sistem

OTT Sukoharjo: Korupsi Kepala Daerah Bukan Lagi Penyimpangan, Melainkan Kegagalan Sistem

Dugaan pemerasan yang menyeret Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, bukan sekadar kisah tentang seorang kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangan. Kasus ini memperlihatkan bagaimana jabatan publik dapat berubah menjadi in

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer