Djohermansyah Djohan
Guru Besar IPDN, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010–2014, Pendiri Institut Otonomi Daerah
Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya birokrat yang tidak patuh, tidak tersentuh, dan menguasai institusi karena telah bekerja puluhan tahun, sementara pejabat politik datang dan pergi. Fenomena itu disebutnya sebagai deep state dan birokrat semacam itu sebagai “raja kecil”.
Pernyataan tersebut layak menjadi momentum evaluasi birokrasi di negeri ini. Namun, ada pertanyaan yang lebih mendasar: jika ada raja kecil, siapa yang membesarkannya?
Pertanyaan ini penting agar kita tidak terjebak mencari kambing hitam. Sebab, raja kecil bukan semata-mata produk individu, melainkan dapat tumbuh dari sistem yang memungkinkan kekuasaan birokrasi terlalu terkonsentrasi, pengawasan lemah, dan hubungan politisi-birokrasi tidak sehat.
Indonesia adalah republik, bukan kerajaan. Tidak ada raja besar dan raja kecil sesungguhnya.
Birokrasi adalah instrumen negara dalam melaksanakan kebijakan. Karena itu, birokrat yang menyalahgunakan kewenangan, menghambat kebijakan yang sah, mempermainkan prosedur atau menjadikan institusi sebagai milik pribadi memang harus ditertibkan.
Namun, loyalitas birokrasi bukan kepada pribadi pejabat politik. Loyalitasnya kepada negara, konstitusi, dan kepentingan publik. Karena itu mereka dinamai sebagai abdi negara, pamongpraja, bukan pangreh praja.
Birokrat yang mengingatkan bahwa suatu kebijakan belum memiliki dasar hukum yang jelas atau tak melewati standar prosedur tidaklah otomatis dijuluki menjadi “raja kecil”. Negara justru membutuhkan birokrasi profesional yang berani memberikan advis secara jujur kepada politisi.
Jangan sampai perang melawan deep state menghasilkan birokrasi yang hanya berani berkata: “Siap, laksanakan.”
Jangan semua perbedaan disebut pembangkangan
Persoalan ini juga relevan dalam hubungan pusat-daerah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
