Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jangan Paksa Daerah Otonom Berutang 

P
Prof Djohermansyah Djohan
Prof Djohermansyah Djohan

Advertisement

Obligasi daerah kembali menjadi perbincangan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi sekitar Rp5 triliun untuk membiayai pembangunan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati berutang. Peringatan itu patut diperhatikan.

Namun, ada persoalan yang lebih mendasar: jangan sampai utang dijadikan jalan keluar atas masalah fiskal yang sesungguhnya bukan karena daerah kekurangan kreativitas, melainkan karena hak fiskalnya belum diterima secara memadai.

Advertisement

Obligasi daerah pada dasarnya bukan barang haram. Ia merupakan instrumen pembiayaan yang lazim digunakan pemerintah daerah di berbagai negara untuk membangun infrastruktur publik.
Baca Juga: Real Madrid 4-1 Rayo, Kylian Mbappe Cetak Dua Gol dan Satu Assist saat Emil Audero Lakoni Debut

Jika suatu daerah memiliki kemampuan fiskal kuat, tata kelola keuangan sehat, proyek yang layak, serta kemampuan membayar utang, obligasi justru dapat memperluas ruang fiskal.

DKI Jakarta barangkali memenuhi sebagian besar prasyarat itu. PAD-nya besar dan basis ekonominya kuat. Karena itu, penerbitan obligasi untuk proyek yang benar-benar dibutuhkan masyarakat—transportasi publik, rumah sakit, air bersih, pengendalian banjir—patut dipertimbangkan.

Advertisement

Tetapi DKI jangan dijadikan ukuran untuk seluruh Indonesia.

Di luar Jakarta, kondisi fiskal daerah sangat beragam. Banyak daerah justru sedang menghadapi persoalan kas. Mereka mempunyai kewajiban kepada kontraktor, bahkan ada yang kesulitan membayar kebutuhan pegawai. Yang mereka tunggu bukan pinjaman baru, melainkan DBH dan transfer yang menjadi hak mereka.

Di sinilah persoalannya.

Ketika daerah yang sedang kesulitan likuiditas ditawari pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), misalnya dengan bunga sekitar 6 persen, pertanyaannya bukan sekadar apakah mereka boleh berutang. Pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa daerah yang sedang membutuhkan hak fiskalnya justru diarahkan untuk mencari utang?

Pemerintah pusat seharusnya tidak mengubah persoalan cash flow daerah menjadi persoalan debt flow.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Djohermansyah Djohan: Otonomi Daerah Dikebiri, Indonesia Terancam Kembali ke Era Sentralisasi

Djohermansyah Djohan: Otonomi Daerah Dikebiri, Indonesia Terancam Kembali ke Era Sentralisasi

Perjalanan 25 tahun otonomi daerah di Indonesia menghadapi ancaman serius. Kewenangan pemerintah daerah semakin menyempit, ruang fiskal tertekan, dan kendali pemerintahan kembali terkonsentrasi di tangan pemerintah..

Djohermansyah Djohan: Politik Mahal dan Lemahnya Pengawasan Jadi Persoalan Serius Tata Kelola Daerah

Djohermansyah Djohan: Politik Mahal dan Lemahnya Pengawasan Jadi Persoalan Serius Tata Kelola Daerah

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada pertengahan Oktober 2026 kembali menyoroti persoalan korupsi kepala daerah. Pergantian pemimpin di Klaten

Tegakkan Otonomi Daerah, Pemkab Sleman Dituntut Berani Evaluasi Program MBG PascaKeracunan Berulang

Tegakkan Otonomi Daerah, Pemkab Sleman Dituntut Berani Evaluasi Program MBG PascaKeracunan Berulang

Peristiwa keracunan berulang di Bumi Sembada imbas program makan bergizi gratis (MBG) terus disorot Warga Peduli Anak Sleman. Teranyar ini, gerakan tokoh dan masyarakat itu mendorong Pemkab Sleman bersikap tegas atas..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer