Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Saatnya Pusat Mendengar Daerah

P
Pakar Otonomi Daerah Prof. Djohermansyah Djohan
Pakar Otonomi Daerah Prof. Djohermansyah Djohan

Advertisement

 Prof. Djohermansyah Djohan
Guru Besar IPDN, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010–2014, dan Pj Gubernur Riau 2013–2014

Dua hari menjelang peringatan ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah peristiwa di Aceh menyentak perhatian publik.

Bendera bulan bintang dikibarkan di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, bertepatan dengan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh.

Advertisement

Di Papua, kelompok bersenjata OPM menyerukan larangan dan ancaman terhadap pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI.

Kedua peristiwa itu tentu tidak dapat disamakan. Latar sejarah, konteks politik, dan bentuk ekspresinya berbeda.

Advertisement

Namun, keduanya layak dibaca sebagai peringatan tentang tak baik-baiknya relasi pusat dan daerah.

Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa persoalan itu adalah perkara keamanan atau separatisme.

Ada masalah yang jauh lebih mendasar:, yaitu rasa keadilan dalam hubungan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Di samping tentunya, aneka kebijakan pusat yang tak memperhatikan keberagaman daerah.

Daerah merasa semakin dipinggirkan

Dalam dua tahun terakhir, keluhan daerah mengenai keuangan semakin keras. Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi sumber utama pembiayaan pemerintahan daerah mengalami penurunan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Djohermansyah Djohan: Otonomi Daerah Dikebiri, Indonesia Terancam Kembali ke Era Sentralisasi

Djohermansyah Djohan: Otonomi Daerah Dikebiri, Indonesia Terancam Kembali ke Era Sentralisasi

Perjalanan 25 tahun otonomi daerah di Indonesia menghadapi ancaman serius. Kewenangan pemerintah daerah semakin menyempit, ruang fiskal tertekan, dan kendali pemerintahan kembali terkonsentrasi di tangan pemerintah..

Djohermansyah Djohan: Politik Mahal dan Lemahnya Pengawasan Jadi Persoalan Serius Tata Kelola Daerah

Djohermansyah Djohan: Politik Mahal dan Lemahnya Pengawasan Jadi Persoalan Serius Tata Kelola Daerah

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada pertengahan Oktober 2026 kembali menyoroti persoalan korupsi kepala daerah. Pergantian pemimpin di Klaten

Tegakkan Otonomi Daerah, Pemkab Sleman Dituntut Berani Evaluasi Program MBG PascaKeracunan Berulang

Tegakkan Otonomi Daerah, Pemkab Sleman Dituntut Berani Evaluasi Program MBG PascaKeracunan Berulang

Peristiwa keracunan berulang di Bumi Sembada imbas program makan bergizi gratis (MBG) terus disorot Warga Peduli Anak Sleman. Teranyar ini, gerakan tokoh dan masyarakat itu mendorong Pemkab Sleman bersikap tegas atas..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer