RADAR JOGJA - Upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi terus diarahkan pada sektor energi dan hilirisasi sumber daya alam.
Dalam pertemuan bersama Prabowo Subianto pada Rabu (25/3/2026) di Hambalang, Bogor, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan perkembangan terbaru program strategis tersebut.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah kini tengah mempercepat realisasi proyek hilirisasi sebagai langkah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
Bahlil menyebut, dari total 20 proyek hilirisasi tahap awal, sejumlah proyek sudah memasuki fase peletakan batu pertama, sementara sisanya akan segera menyusul dalam waktu dekat.
Ia juga mengungkapkan adanya tambahan proyek baru yang tengah difinalisasi dengan nilai investasi besar.
“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil, dilansir dari laman resmi Kementerian ESDM.
Selain hilirisasi, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada optimalisasi energi dalam negeri.
Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal seperti etanol dan biodiesel dari Crude Palm Oil (CPO) menjadi salah satu strategi utama.
Arahan tersebut langsung datang dari Presiden Prabowo yang mendorong pemanfaatan maksimal potensi energi nasional.
“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO,” jelas Bahlil.
Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini sektor mineral, khususnya batu bara dan nikel.
Pemerintah menegaskan belum ada perubahan kebijakan besar, namun tetap membuka ruang penyesuaian secara terbatas.
Pendekatan yang diambil adalah menjaga keseimbangan pasar agar tidak terjadi kelebihan pasokan yang bisa menekan harga.
Selain itu, pemerintah juga memberi sinyal akan adanya penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) untuk nikel demi meningkatkan nilai penerimaan negara.
“Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan,” kata Bahlil.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam sebagai aset strategis negara.
Pemerintah didorong untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat optimal bagi kepentingan nasional.
“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya… dan mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” ungkap Bahlil.
Menurutnya, tahun 2026 akan menjadi momentum penting dalam membuktikan kedaulatan mineral Indonesia.
Pemerintah ingin memastikan bahwa sumber daya alam tidak lagi dilepas dengan harga murah tanpa nilai tambah.
“Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah,” tegasnya.
Langkah percepatan hilirisasi dan penguatan energi domestik menjadi sinyal kuat arah kebijakan pemerintah ke depan.
Di tengah tekanan global, Indonesia berupaya berdiri lebih mandiri, bukan hanya sebagai pengekspor bahan mentah, tetapi sebagai negara yang mampu mengolah dan memaksimalkan kekayaan alamnya sendiri. (Lintang Perdana)
Editor : Meitika Candra Lantiva