SLEMAN -Sudah 15 tahun mengikuti program transmigrasi ke Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, 25 kepala keluarga terdampak erupsi Merapi 2010 asal Sleman terancam. Karena lahan yang dijanjikan untuk mereka diserobot oleh perusahaan sawit setempat.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi XII DPR RI dari DIJ Totok Daryanto usai menerima laporan mengenai konflik lahan yang dialami warga transmigran dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pada 12 Mei 2025.
Laporan disampaikan secara lisan oleh warga usai sesi sosialisasi kebijakan lahan biomassa. "Berisi keluhan terkait belum terpenuhinya hak atas lahan yang dijanjikan sejak penempatan mereka di UPT Arongo, Desa Laikandonga, Kecamatan Ranomeeto Barat, pada 28 November 2011," tuturnya di Sleman, Minggu (15/6).
Dalam kronologis yang disampaikannya, nota kesepahaman perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkab Sleman dan Konawe Selatan, yang ditandatangani 2 Desember 2010, setiap keluarga berhak atas lahan usaha (LU) seluas dua hektare lengkap dengan sertifikat. Namun, hingga kini, lahan yang baru diterima transmigran satu hektare.
Kemudian sejak 2015, warga menghadapi konflik tumpang tindih lahan dengan perusahaan sawit PT. Merbau Jaya Indah, yang diketahui memiliki izin lokasi di atas sebagian lahan garapan warga.
Warga melaporkan bahwa sekitar 40 hektare dari lahan mereka telah digusur tanpa proses musyawarah, dan hal ini disaksikan langsung oleh kepala desa setempat. "Kondisi semakin memanas ketika penggusuran kembali terjadi pada periode Agustus hingga Desember 2023," ungkapnya.
Warga menyebutkan tindakan perusahaan dilakukan secara terang-terangan, dengan kehadiran aparat desa dan perusahaan, tanpa mediasi atau perundingan terlebih dahulu. Dengan kondisi ini, sebagian transmigran sudah memilih untuk pulang ke Sleman. "Mungkin karena sudah tidak kuat dengan tekanan di sana," katanya.
Karena itu Totok meminta agar pihak perusahaan sawit menghentikan pendekatan sepihak dan membuka ruang musyawarah serta sosialisasi kepada warga guna mencapai titik temu bersama dan memberikan kepastian hukum atas lahan garapan.
"Infonya kejaksaan agung juga sudah melakukan penyelidikan atas kasus ini," tuturnya.
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman Hendra Adi menambahkan, dalam PKS disebutkan maksimal setahun setelah penempatan transmigran, Pemkab Konawe Selatan harus sudah menyerahkan LU ke transmigran. Tapi hingga 2015 belum terealisasi.
Bahkan LU yang dijanjikan diganti dengan sapi. Sebagian transmigran menolak karena sapi dinilai terlalu muda.
"Harusnya kalau ada perubahan ditindaklanjuti dengan addendum PKS, tapi ini tidak dilaksanakan," tuturnya.
Bahkan hingga 2023 terjadi penggusuran di LU transmigran. Upaya pertemuan yang dilakukan melalui zoom meeting pun belum membuahkan hasil. Karena itu, minggu ini Bupati Sleman beserta jajarannya dan Disnakertrans DIJ akan datang langsung ke lokasi transmigrasi.
"Kami akan lihat langsung dan melakukan review apa solusinya bagi transmigran asal Sleman ini," ungkapnya.
Editor : Heru Pratomo