Pengembangan OTT Sumut 2025, KPK Tetapkan 8 Orang Jadi Tersangka

JAKARTA – Pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara kembali berkembang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan orang sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara tersebut.

Penetapan delapan tersangka dilakukan pada September 2026. Namun, KPK belum membuka identitas maupun peran masing-masing pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam perkembangan terbaru, KPK memastikan terdapat pihak dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara yang masuk dalam daftar tersangka baru. Meski begitu, informasi mengenai siapa saja yang menjadi tersangka masih akan disampaikan KPK pada perkembangan penyidikan berikutnya.

Perkara ini sebelumnya bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang berada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I BBPJN Sumut.

Dua hari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pemerintah daerah, pejabat pelaksana proyek, dan pihak swasta.

Kelima tersangka tersebut yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus pejabat pembuat komitmen Rasuli Efendi Siregar, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group Muhammad Akhirun, serta Direktur PT Rona Na Mora Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.

Perkara awal tersebut terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama berkaitan dengan empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut. Sementara klaster kedua mencakup dua proyek pada Satker PJN Wilayah I Sumut.

Jika digabungkan, nilai enam proyek yang menjadi bagian dari perkara tersebut mencapai sekitar Rp231,8 miliar.

Setelah perkara awal ditangani, KPK kemudian memperluas penyidikan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pada Mei 2026, lembaga antirasuah menyampaikan bahwa pengembangan perkara dilakukan menggunakan surat perintah penyidikan umum.