KULON PROGO - Beberapa perwakilan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan Paguyuban Dukuh Se-Kulon Progo (Madukoro) datangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo, Jumat pagi (26/1).
Mereka datang ke KPU untuk meminta konfirmasi terkait uang transport dan konsumsi saat pelantikan KPPS yang serentak diadakan pada Kamis (25/1).
Ketua Madukoro Risdiyanto Dwi Atmojo mengungkapkan, khawatir mengenai kesejahteraan KPPS yang merupakan warga padukuhannya.
Ia menyoroti keberadaan makanan yang disajikan ketika kegiatan pelantikan.
"Jujur, saya sempat mengelus dada, ketika melihat snack yang ada di acara kemarin," ucap Risdiyanto.
Risdiyanto menjelaskan, snack yang disajikan hanya berharga sekitar Rp 8 ribu.
Ia membandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan KPU untuk konsumsi sekitar Rp 15 ribu.
Tak hanya persoalan snack dalam acara pelantikan. Risdiyanto juga menanyakan alasan ketiadaan uang transportasi. Di mana, kenyataannya di daerah lain uang transport disalurkan.
"Ketika pelantikan, KPPS disumpah menjadi ujung tombak kesuksesan pemilu. Di sisi lain, kami tak sejahtera," tambahnya.
Dua persoalan ini membuat Risdiyanto khawatir akan kesejahteraan KPPS. Terlebih, ia yang memberikan informasi terkait lowongan KPPS yang sangat dibutuhkan dalam pemilu.
Kenyataannya, ketika warganya menjadi KPPS tapi kesejahteraanya dipertanyakan.
Baca Juga: Diamankan Pihak Kepolisian, Begini Kondisi Kejiwaan Teror Pesepeda di Yogyakarta
"Sebagian KPPS merupakan buruh harian lepas," ucap Risdiyanto.
Ia mengutarakan, sebagian KPPS bekerja sebagai buruh. Mereka rela meninggalkan pekerjaannya, dengan harapan bisa mendapatkan uang transport untuk mencukupi kebutuhannya.
Hal ini dialami oleh Himawan, KPPS asal Sentolo. Ia seorang buruh bangunan dengan penghasilan berkisar Rp 80 ribu sampai Rp 100 ribu.
Himawan mengikuti kegiatan KPPS atas rekomendasi dukuh dan ajakan kawannya.
Kendati tak menyesali pilihannya menjadi KPPS, Himawan menyayangkan adanya kejadian snack yang tak sesuai dan ketiadaan uang transport.
Ia berharap KPU bisa mengambil kebijakan untuk memperhatikan kesejahteraan KPPS yang bekerja untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.
Menanggapi keluhan KPPS dan Madukoro, Sekertaris KPU Kulon Progo Widi Purnomo membenarkan ketiadaan uang transport saat pelantikan KPPS. Ia juga mengakui perihal snack ketika pelantikan.
"Kegiatan kemarin cuma berlangsung setengah hari, sehingga cukup snack tanpa makan berat," ucap Widi.
Menurutnya, uang transport untuk KPPS ketika pelantikan memang tidak ada. Namun, ia juga tak menampik keberadaan uang transport yang diberikan ke KPPS di dua kabupaten lain di DIY.
Widi menjelaskan, adanya ketidaksamaan uang transport karena kebijakan masing-masing daerah berbeda.
"Setelah kejadian ini, kami KPU di wilayah DIY akan satu suara," ucap Widi. (cr7)