Kekurangan ASN, Pemkab Kulon Progo Dibebani PPPK untuk KDMP: Anggaran Cupet
KULON PROGO - Program koperasi desa merah putih (KDMP) besutan Presiden Prabowo Subianto justru membebani daerah.
Sebab, sumber daya manusia (SDM) dan anggarannya harus ditanggung daerah.
Di sisi lain, krisis aparatur sipil negara (ASN) terasa di daerah, termasuk di Kabupaten Kulon Progo.
Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono menyampaikan, Pemkab Kulon Progo diminta menyediakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk membantu operasional KDMP.
Sementara ada 88 KDMP yang terbagi di seluruh kalurahan di Bumi Binangun.
"Sudah ada keputusan dari pusat, melalui keputusan Menteri PAN RB," ucap Triyono, Jumat (3/4/2026).
Sesuai Keputusan Menteri PAN RB Nomor 1227 Tahun 2025. tentang Penugasan PPPK Instansi Daerah pada KDMP.
Daerah diminta mengalokasikan PPPK eksisting untuk mendampingi KDMP.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
