Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Denda 5 Persen Bagi Perusahaan yang Tak Taat Bayar THR

A
Penulis: Anom Bagaskoro❯
Bambang Sutrisno saat memberikan arahan. (Dokumentasi Disnakertrans)
Bambang Sutrisno saat memberikan arahan. (Dokumentasi Disnakertrans)

KULON PROGO - Momen hari raya erat kaitannya dengan tunjangan hari raya (THR). Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 yang berisi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan berhak mendapatkan THR Keagamaan dari perusahaan.


Advertisement

"H-7 lebaran THR harus dibayarkan oleh perusahaan ke pekerja," ucap Kepala Disnakertrans Kulon Progo Bambang Sutrisno, Senin (25/3).

Bambang menjelaskan, pihaknya telah mengeluarkan surat keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor KEP.2471/III/2024 tentang Pembentukan Tim Posko Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Surat tersebut memuat tentang kewajiban perusahaan membayar THR bagi pekerja.

Advertisement

Menurutnya, apabila perusahaan telat membayar denda ataupun menyalahi aturan maka akan didenda sebesar 5 persendari kewajiban THR.

Walaupun sudah membayar denda, perusahaan tetap berkewajiban membayar THR. Hal ini tertuang dalam Permenaker.

"Hasil denda dikelola untuk pekerja sesuai arahan yang tertuang dalam peraturan pemerintah," ucap Bambang.

Advertisement

Bambang menuturkan, apabila pekerja tidak mendapat hak THR nya dapat melaporkan ke Posko Aduan yang bertempat di Kantor Disnakertrans Kulon Progo.

Selain itu, pekerja dapat menghubungi nomor 0818 0411 2913, untuk mengadukan terkait THR.

Saat ini, pihak Disnakertrans telah melakukan monitoring dan kunjungan ke beberapa perusahaan untuk menghimbau kewajiban THR.

Dari hasil pemantauan, Bambang menjelaskan, perusahaan telah sepakat untuk membayarkan THR sesuai aturan.

"Total perusahaan ataupun usaha di Kulon Progo berjumlah 15.571 perusahaan," ucap Bambang.

Bambang menjelaskan, mayoritas perusahaan di Kulon Progo merupakan usaha mikro sebanyak 14.851 usaha. 

Usaha kecil sebanyak 630 usaha, usaha menengah sebanyak 12 usaha, dan usaha besar sebanyak 78 usaha.

Ia juga menanggapi terkait THR yang dibayarkan untuk ojek online. Pihaknya tengah menjalin kordinasi agar para ojol di Kulon Progo mendapatkan THR.

Menurutnya, THR untuk para ojol perlu dikonsultasikan ke regional karena sifat operasi perusahaan. (cr7)

Advertisement
Editor : Amin Surachmad
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

290 Pekerja di Kabupaten Bantul Kena PHK, Sektor IT hingga Kesehatan Terdampak

290 Pekerja di Kabupaten Bantul Kena PHK, Sektor IT hingga Kesehatan Terdampak

Pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Bantul hingga September 2026 mencapai 290 pekerja. Fenomena ini tak hanya terjadi di sektor industri, tetapi juga merambah bidang teknologi informasi (IT), kesehatan, dan ...

Upah Tenaga Keamanan dan Cleaning Service Pemkab Kulon Progo Sempat Menunggak

Upah Tenaga Keamanan dan Cleaning Service Pemkab Kulon Progo Sempat Menunggak

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kulon Progo menerima aduan dari tenaga alih daya yang bekerja di lingkup pemkab. Lantaran, tenaga alih daya seperti security hingga cleaning service sempat mengalami keterlambatan.

Magelangan Hadirkan 17 Subsektor Ekraf, Jadi Ruang Temu Kreator dan Pelaku Wisata Kota Magelang

Magelangan Hadirkan 17 Subsektor Ekraf, Jadi Ruang Temu Kreator dan Pelaku Wisata Kota Magelang

Magelangan pun dirancang untuk digelar secara rutin setiap tahun. Evaluasi dari penyelenggaraan tahun ini akan menjadi dasar untuk pengembangan kegiatan pada tahun berikutnya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer