Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Takut Kena PHP Lagi

E
Penulis: Editor Content❯
BUNTU: Forum Honorer Sekolah Negeri (FGHSN) Kabupaten Gunungkidul saat menemui wakil rakyat di ruang rapat paripurna DPRD Gunungkidul (18/1).(GUNAWAN/RADAR JOGJA)
BUNTU: Forum Honorer Sekolah Negeri (FGHSN) Kabupaten Gunungkidul saat menemui wakil rakyat di ruang rapat paripurna DPRD Gunungkidul (18/1).(GUNAWAN/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Pemkab Gunungkidul memilih menunggu aturan terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Supaya tak jadi korban pemberi harapan palsu (PHP) pemerintah pusat. Gara-garanya beban gaji yang semula ditanggung pusat namun belakangan dibebankan kepada pemerintah daerah.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Gunungkidul Kisworo mengatakan, total rekrutmen P3K sejauh ini mencapai 1.258 pegawai. Tahap pertama pemberkasan terhadap 510 pegawai tahap kedua 327 pegawai, dan pemberkasan sisanya masuk ke dalam tahap tiga. "Tapi anggaran di-PHP pusat. Rencana awal pembiayaan gaji ditanggung pusat, namun belakangan dilimpahkan ke pemkab," kata Kisworo saat dihubungi Selasa (18/1).

Situasi demikian jelas membuat kantong APBD kabupaten langsung mengempis. Bagaimana tidak, dalam satu tahun anggaran yang dikeluarkan pemkab untuk menggaji P3K total sekitar Rp 29 miliar. Angka tersebut cukup besar jika melihat kemampuan pendapatan asli daerah (PAD). Meski demikian, menjadi kewajiban bagi pemkab untuk membayar. "Kalau tahun ini diminta pusat mengusulkan P3K lagi, tapi kemudian (beban anggaran) dilimpahkan kabupatan kami akan komunikasi dengan bagian keuangan daerah. Ini jadi dilema," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri Gunungkidul Aris Wijayanto mengaku baru saja melakukan audiensi dengan anggota DPRD Gunungkidul. Menurutnya, informasi mengenai gaji P3K dibebankan kepada pemkab belum final karena sejauh ini regulasi DAU belum ada. "Maka dalam rekrutmen P3K tahun ini, kami minta pemkab mengusulkan tenaga pendidikan dimasukkan karena P3K hanya jabatan fungsional," kata Aris Wijayanto.

Dia juga meminta pembukaan formasi disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai muncul kasus sekolah tidak mendapatkan jatah formasi atau ada sekolah kelebihan kuota."Padahal, tenaga honorer hanya bisa mendaftar berdasarkan kuota yang diberikan di tempat kerja. Tidak bisa mendaftar ke sekolah lain," ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho membenarkan telah bertemu dengan FGHSN dan dinas pendidikan. Kesimpulan hasil rapat menjadi catatan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pemkab. "Komunikasi dengan bupati maupun sekda kaitannya dengan ketersediaan anggaran," kata Heri Nugroho. (gun/pra)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Situs Pemerintah Belanda hingga Finlandia Offline Gegara PHP, Apa yang Dilakukan Komdigi?

Situs Pemerintah Belanda hingga Finlandia Offline Gegara PHP, Apa yang Dilakukan Komdigi?

AI menemukan celah keamanan kritis di PHP yang memicu beberapa negara Eropa mematikan situs pemerintah dan layanan publik. Simak apa yang terjadi, negara mana saja yang terdampak, dan langkah perbaikan yang dilakukan.

Masuk Kawasan Karst, Pemkab Gunungkidul Butuh Rekomendasi Badan Geologi untuk Lokasi Budidaya Ikan

Masuk Kawasan Karst, Pemkab Gunungkidul Butuh Rekomendasi Badan Geologi untuk Lokasi Budidaya Ikan

Masuk Kawasan Karst, Pemkab Gunungkidul Butuh Rekomendasi Badan Geologi untuk Lima Lokasi Budidaya Ikan Tematik

163 Becak Listrik Bakal Jadi Angkutan Penghubung Destinasi Wisata, Ini Rencana Pemkab Gunungkidul

163 Becak Listrik Bakal Jadi Angkutan Penghubung Destinasi Wisata, Ini Rencana Pemkab Gunungkidul

Penyaluran 163 unit becak listrik untuk delapan destinasi wisata di Gunungkidul bakal diikuti penataan akses kendaraan. Seiring dengan itu, Pemkab Gunungkidul berencana membatasi kendaraan pribadi memasuki kawasan ..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer